TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pidatonya di KTT ASEAN, Selasa, 5 September 2023, menyinggung soal peta baru yang dirilis Cina, sekaligus menegaskan posisi Kuala lumpur perihal ini. Menurut Anwar, permasalahan di Laut Cina Selatan harus ditangani dengan cara yang damai dan rasional melalui dialog.
Anwar juga menilai perlunya konsultasi sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Sebelumnya, Cina pada pekan lalu merilis “Peta Standar Cina Edisi 2023,” yang terkenal berbentuk U. Peta itu menutupi sekitar 90 persen Laut Cina Selatan.
Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam protes terkait dengan peta baru Cina tersebut. Beijing berharap setiap pihak tidak berlebihan dalam menafsirkan peta baru negaranya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Queensland Ahmad Rizky Umar menilai KTT ASEAN seharusnya membahas soal klaim Laut Cina Selatan oleh Cina. Sebab isu itu menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara.
“ASEAN tidak pernah punya posisi solid terkait isu Laut Cina Selatan. Mestinya ASEAN punya posisi yang sedikit lebih kuat,” kata Rizky saat dihubungi oleh Tempo pada Senin, 4 September 2023.
Pada “peta standar Tiongkok edisi 2023”, Malaysia telah mengeluarkan pernyataan yang dengan jelas menyatakan posisinya. Permasalahan di Laut Cina Selatan harus ditangani dengan cara yang damai dan rasional melalui dialog dan konsultasi sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).
Sejauh ini, belum ada pernyataan dari ASEAN yang mencerminkan sikap soal perkembangan terbaru yang terjadi berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Tanpa merujuk spesifik ke satu isu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pembukaan pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada Senin, 4 September 2023, hanya menyinggung, “kita semua menyadari banyaknya keadaan sulit di kawasan ini.”
Menurut Rizky Umar, persatuan ASEAN dalam mengatasi isu Laut Cina Selatan ini akan tercermin jika keprihatinan soal peta baru Cina yang membuat resah sejumlah anggota ini masuk dalam pernyataan bersama dan efisiensi negosiasi kode etik perairan penuh konflik tersebut bersama Beijing.
“Apakah hasilnya akan berpihak pada ASEAN atau terus tertunda seperti yang sudah terjadi,” kata Rizky Umar menambahkan.
Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah mendorong percepatan negosiasi code of conduct atau kode etik di Laut Cina Selatan bersama Cina. Pedoman merangkum aspirasi ASEAN dan Cina untuk selesaikan kode etik dalam 3 tahun atau kurang, melalui pembahasan secara intensif isu-isu tertunda.
Pilihan Editor: Lionel Messi dan Inter Miami Dapat Penolakan Pegawai Hotel di Los Angeles
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
