Rusia Dituduh Rekrut Tentara Bayaran dari Asia Tengah untuk Perang Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Inggris menuding Rusia merekrut migran dari Asia Tengah dan negara-negara tetangga untuk menjadi tentara dalam perang melawan Ukraina. “Setidaknya ada 6 juta migran dari Asia Tengah di Rusia, yang kemungkinan besar dianggap oleh Kremlin sebagai calon rekrutan potensial,” kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan intelijen terbarunya.

Rusia ingin menghindari mobilisasi umum yang tidak populer sebelum pemilihan presiden tahun depan. “Mengeksploitasi warga negara asing memungkinkan Kremlin memperoleh personel tambahan untuk upaya perangnya dalam menghadapi meningkatnya kerugian,” kata pernyataan itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan sekitar 280.000 orang telah mendaftar pada tahun ini untuk layanan profesional di militer Rusia. Saat mengunjungi wilayah timur jauh Rusia, Medvedev yang juga bekas Presiden Rusia itu mengatakan bertemu dengan pejabat setempat untuk membahas upaya memperkuat angkatan bersenjata.

“Menurut Kementerian Pertahanan, sejak 1 Januari, sekitar 280.000 orang telah diterima menjadi anggota Angkatan Bersenjata berdasarkan kontrak, termasuk tentara cadangan," kata Medvedev seperti dikutip kantor berita negara TASS.

Tahun lalu Rusia mengumumkan rencana untuk menambah personel tempurnya lebih dari 30 persen menjadi 1,5 juta orang. Angka ini dinilai sulit dipenuhi karena banyaknya korban jiwa yang dirahasiakan dalam perang Rusia Ukraina.

Beberapa anggota parlemen Rusia berpendapat bahwa Rusia membutuhkan tentara profesional berkekuatan 7 juta orang untuk menjamin keamanan negaranya. Hal ini memerlukan tunjangan anggaran yang besar.

Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi parsial terhadap 300.000 tentara cadangan pada bulan September 2022, yang menyebabkan ratusan ribu orang lainnya meninggalkan Rusia agar tidak dikirim untuk berperang. Putin mengatakan tidak perlu ada mobilisasi lebih lanjut.

REUTERS | AL JAZEERA 

Pilihan Editor: Korban Nazi di Italia Akhirnya Dapat Kompensasi Setelah 80 Tahun