Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Indonesia Walk Out di KTT Melanesia dan MSG Tolak Keanggotaan ULMWP Benny Wenda

Reporter

image-gnews
Benny Wenda, pemimpin perjuangan Kemerdekaan Papua saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York, AS, pekan lalu. TEMPO/Raimundos Oki
Benny Wenda, pemimpin perjuangan Kemerdekaan Papua saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York, AS, pekan lalu. TEMPO/Raimundos Oki
Iklan

Indonesia tolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP

Indonesia, yang diakui sebagai anggota asosiasi, dalam rapat tinggi pekan lalu diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury. Ia menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP. Pernyataan bersama para negara-negara Melanesia, dalam pernyataan bersama rapat tinggi menekankan kembali bahwa  keanggotaan MSG terbatas hanya untuk negara berdaulat saja.

Kemlu menilai ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengannya. Menurut Jakarta, kelompok yang dimaksud telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap Orang Asli Papua.

MSG Tolak Keanggotaan ULMWP

Indonesia lantas menyambut baik keputusan MSG yang menolak pengajuan keanggotaan dari ULMWP ke dalam grup tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bagi Indonesia keputusan itu sangat tepat sekali," kata Abdul Kadir kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 26 Agustus 2023.

Ia mengatakan bahwa MSG telah menegaskan keputusannya untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP ke dalam kelompok tersebut

ULMWP berstatus pengamat

Penolakan tersebut dikarenakan ULMWP tidak memenuhi ketentuan untuk keanggotaan di MSG, yaitu kelompok Melanesia ini hanya untuk negara-negara berdaulat, sementara ULMWP tidak mewakili siapa pun.

"ULMWP itu mewakili siapa? Mewakili masyarakat Papua tidak. Mewakili siapa?," kata Abdul Kadir.

"Itu (mereka) hanya gerombolan, toh? Hanya gerombolan orang-orang tertentu yang punya agenda terhadap keutuhan wilayah NKRI," kata dia.

Oleh karena itu, Abdul Kadir mengatakan bahwa keputusan MSG untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP sudah sangat tepat.

Selama ini di MSG, ULMWP berstatus sebagai pengamat. Kelompok itu terus berupaya untuk menjadi anggota grup tersebut.

ULMWP harap MSG hormati komitmen

Menanggapi hasil dari KTT MSG, ULMWP berharap Ketua MSG menghormati komitmen pihaknya sebagai hal yang mendesak, mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua Barat, termasuk peringatan baru-baru ini mengenai masalah hak asasi manusia dari Penasihat Khusus PBB untuk Genosida.

ULMWP mendorong terus MSG untuk mendukung kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Indonesia untuk memantau situasi langsung di Papua. Sementara soal syarat keanggotaan kelompok itu menilai MSG salah tafsir soal prinsip pendirian grup itu sendiri.

DANIEL A. FAJRI | YUDONO YANUAR

Pilihan Editor: Profil Amerika Serikat, Negara dengan Tingkat Kekuatan Siber Tertinggi di Dunia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

12 jam lalu

Puluhan amunisi milik Polres Paniai saat hendak dibawa ke Pospol 99 Distrik Baya Biru yang sempat diamankan petugas di bandara Nabire, Papua, Sabtu  19 Mei 2024. ANTARA/HO-Polres Nabire
Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.


Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

13 jam lalu

Tentara Israel berjaga dekat truk bantuan kemanusiaan, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, dekat titik Penyeberangan Erez di Gaza utara, 1 Mei 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

Indonesia mengecam perintangan pengantaran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk masyarakat Palestina di Gaza oleh warga Israel


Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

1 hari lalu

Sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua dengan terdakwa Budiyanto Wijaya, Arif Yahya, Totok Suharto, dan Gustaf Urbanus Patandianan di PN Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.


Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

2 hari lalu

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina


Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

2 hari lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

3 hari lalu

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani. Foto: Satgas Damai Cartenz
Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.


Kepala Operasi Damai Cartenz Minta KKB Buktikan Tudingan Serangan Udara hingga Bakar 3 Rumah di Pogapa

3 hari lalu

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani. Foto: Satgas Damai Cartenz
Kepala Operasi Damai Cartenz Minta KKB Buktikan Tudingan Serangan Udara hingga Bakar 3 Rumah di Pogapa

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan TPNPB-OPM harus membuktikan tudingan tentang serangan udara ke Kampung Pogapa.


Pemerintah Melalui PMN Berhasil Terangi Lima Kampung di Keerom, Papua

3 hari lalu

Pemerintah Melalui PMN Berhasil Terangi Lima Kampung di Keerom, Papua

PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan listrik 24 jam untuk Kampung Banda, Kampung Pund, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kampung Skofro dan Kampung Uskuwar, di Kabupaten Keerom, Papua.


Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev di Dubai, pada Sabtu, 2 Desember 2023. FOTO: ISTIMEWA
Indonesia-Kazakhstan Segera Rampungkan Perjanjian Kerja Sama Promosi dan Perlindungan Investasi

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan merencanakan kelanjutan proses negoisasi terkait promosi dan investasi pada Juni 2024.


Adu Tembak Aparat dan TPNPB di Pogapa: Polda Papua Sebut Warga Berlindung di Hutan, Bukan Mengungsi

4 hari lalu

Aparat gabungan TNI-Polri bersiaga saat terjadi baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Jumat, 10 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
Adu Tembak Aparat dan TPNPB di Pogapa: Polda Papua Sebut Warga Berlindung di Hutan, Bukan Mengungsi

Polda Papua membantah warga di Kampung Pogapa mengungsi akibat kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB.