Riset: Banyak Majikan di Singapura Pakai Polisi untuk Ancam ART

TEMPO.CO, Jakarta - Majikan di Singapura menggunakan sistem peradilan sebagai “alat” untuk mengancam dan mengendalikan pekerja rumah tangga. Dilansir dari Al Jazeera, lebih dari 80 persen laporan polisi dibuat oleh bos terhadap pembantu mereka yang tidak mengarah pada tuntutan, menurut sebuah laporan baru.

Dalam laporan oleh kelompok hak asasi Organisasi Kemanusiaan untuk Ekonomi Migrasi atau HOME, majikan di Singpura memiliki kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas pekerja rumah tangga mereka. Pekerja rumah tangga yang dituduh melakukan kejahatan biasanya tak bisa lagi bekerja di Singapura, setelah mereka menerima peringatan polisi. Padahal mereka tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran, menurut laporan tersebut.

“Yang penting, temuan ini menunjukkan bagaimana polisi dan sistem peradilan pidana digunakan sebagai alat ancaman, dan hukuman dan sering pembalasan terhadap pekerja rumah tangga migran,” kata HOME dalam laporan tersebut.

HOME mendasarkan temuannya pada 100 kasus yang melibatkan pekerja rumah tangga migran yang tinggal di tempat penampungan dan dituduh melakukan kejahatan antara tahun 2019 hingga 2022. HOME menyusun laporan tersebut, yang dirilis minggu lalu, sebagai tanggapan atas kasus bekas pekerja rumah tangga Parti Liyani, yang dituduh mencuri barang senilai 30.000 dolar Singapura milik mantan majikannya. Bekas bos Parti adalah kepala di Changi Airport Group, Liew Mun Leong dan keluarganya pada 2019 lalu.

Hukuman pencurian Parti dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi pada September 2020. Pada bulan April, putra Liew, Karl, dijatuhi hukuman dua minggu penjara karena berbohong selama persidangan Parti.

HOME mengatakan tuduhan paling umum terhadap pekerja rumah tangga yang ditampilkan dalam laporan itu adalah pencurian, sebagian besar kasusnya “bersifat picik”. Dalam satu kasus, seorang majikan melaporkan pembantu mereka ke polisi karena diduga mencuri 10 dolar Singapura. 

“Tuduhan pencurian dapat dilakukan dengan sangat mudah, membutuhkan sedikit atau tanpa bukti dan tidak berdampak negatif pada pemberi kerja (terlepas dari hasilnya), sementara memiliki hasil yang tidak proporsional dan berpotensi membawa malapetaka bagi pekerja rumah tangga migran,” kata laporan tersebut.

Penganiayaan fisik adalah klaim paling umum berikutnya, terhitung 13 persen dari kasus yang melibatkan pekerja rumah tangga migran. Secara keseluruhan, hanya 18 persen laporan yang berujung pada tuntutan pidana. Tiga puluh enam persen tidak menghasilkan tindakan lebih lanjut dan 43 persen menghasilkan “peringatan keras”, yang dapat dikeluarkan pihak berwenang atas kebijakan mereka sebagai pengganti penuntutan.

Meskipun sebagian besar pengaduan tidak berujung pada hukuman pidana, pekerja rumah tangga dapat menderita akibat dituduh. HOME mengatakan para pembantu rumah tangga yang dituduh menghabiskan rata-rata empat bulan di tempat penampungan kelompok tersebut. Tuduhan itu juga bisa menimbulkan tekanan finansial dan psikologis yang parah kepada mereka serta keluarganya di kampung halaman. 

HOME mengatakan pembantu juga dapat menghadapi "tuduhan balas dendam" setelah mereka meninggalkan tempat kerja.

Dalam satu kasus yang disorot dalam laporan tersebut, seorang pekerja rumah tangga, yang mencari bantuan di tempat penampungan HOME setelah ditolak repatriasinya selama setahun, dituduh mencuri uang ketika dia kembali ke mantan majikannya untuk mengambil barang-barangnya. Pembantu itu terpaksa tinggal di Singapura selama sembilan bulan lagi sambil menunggu hasil penyelidikan, yang berakhir tanpa tindakan lebih lanjut.

Dalam laporannya, HOME merekomendasikan bahwa pekerja rumah tangga yang bekerja sama dengan investigasi harus diizinkan untuk terus bekerja. Sementara mereka yang mendapat peringatan keras tidak boleh dilarang bekerja di masa depan. Kelompok itu juga menyerukan opsi tinggal di luar bagi pekerja rumah tangga dan kebebasan yang lebih besar untuk mereka agar bisa berganti majikan.

AL JAZEERA 

Pilihan Editor: Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto