TEMPO.CO, Jakarta - Para pejabat Palestina menyambut duta besar pertama Arab Saudi pada Sabtu, 12 Agustus 2023, yang menurut mereka, sebagai bentuk dukungan bahkan ketika kerajaan Teluk itu sedang mempertimbangkan prospek menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel.
Arab Saudi, tempat kelahiran Islam, telah memperjuangkan perjuangan Palestina dan menghindari hubungan resmi dengan Israel, tetapi AS berusaha untuk mempromosikan apa yang bisa menjadi kesepakatan bersejarah Timur Tengah yang mencakup normalisasi hubungan Israel-Saudi.
Pada sebuah upacara di Yordania, penasihat diplomatik Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Majdi al-Khalidi, menerima salinan surat kepercayaan Duta Besar Nayef Al-Sudairi sebagai utusan non-residen, kata kantor berita resmi Palestina Wafa.
Langkah itu merupakan "langkah penting yang akan berkontribusi untuk lebih memperkuat hubungan persaudaraan yang kuat yang mengikat kedua negara dan kedua bangsa," kata al-Khalidi, menurut Wafa.
Analis Palestina Talal Okal mengatakan penunjukan diplomatik itu setengah langkah menuju kantor perwakilan resmi Saudi di Tepi Barat yang diduduki. “Ini juga merupakan pesan bahwa Arab Saudi berkomitmen terhadap hak-hak warga Palestina dalam negara yang berdaulat penuh,” tambahnya.
Kekhawatiran Palestina
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan pekan lalu bahwa Otoritas Palestina yang didukung Barat Abbas berharap untuk terlibat dengan Arab Saudi atas kekhawatiran mereka tentang potensi normalisasi dengan Israel.
Pejabat AS, Israel, dan Saudi mengatakan kesepakatan semacam itu masih jauh, dengan masalah kompleks yang harus diselesaikan, termasuk peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel dan kemungkinan pengembangan tenaga nuklir sipil oleh Arab Saudi.
Warga Palestina khawatir bahwa kesepakatan apa pun dapat melemahkan dukungan untuk tujuan mereka di dunia Arab yang lebih luas dan merusak harapan mereka akan negara Palestina merdeka.
Arab Saudi diam-diam menerima apa yang disebut Abraham Accords yang telah menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Teluk Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Ketika ditanya apakah dia akan mempertimbangkan konsesi kepada Palestina sebagai bagian dari kesepakatan Saudi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara NBC bulan ini: "Orang-orang Palestina harus memiliki semua kekuatan untuk memerintah diri mereka sendiri dan tidak ada kekuatan untuk mengancam kami. "
Anggota koalisi sayap kanannya, bagaimanapun, telah mengesampingkan konsesi apa pun.
REUTERS
Pilihan Editor: Blok Politik Malaysia Berbagi Kemenangan dalam Pemilu Regional
