Reformasi Peradilan Lolos di Parlemen, Protes Mengguncang Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Israel pada Senin, 24 Juli 2023, meratifikasi RUU pertama pemeriksaan yudisial yang diminta oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setelah upaya kompromi terakhir gagal dan tidak mampu meredakan krisis konstitusional yang mengguncang negara itu selama berbulan-bulan.

Amandemen yang membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan beberapa keputusan pemerintah jika dianggap "tidak masuk akal" disahkan dengan suara 64 banding 0 setelah anggota parlemen oposisi meninggalkan sesi sebagai protes, beberapa dari mereka berteriak: "Tak Tahu malu!"

Demonstrasi menentang amandemen dimulai pada pagi hari dengan polisi menyeret pengunjuk rasa yang mengikat diri ke pos dan memblokir jalan di luar parlemen. Menjelang sore, ribuan orang turun ke jalan di seluruh negeri, memblokir jalan raya dan bentrok dengan polisi. Polisi Israel mengatakan sedikitnya 19 orang telah ditangkap pada hari Senin.

Tapi pemerintah tetap bergeming. Menteri Kehakiman Yariv Levin, seorang arsitek paket legislatif yang dibuat oleh Netanyahu sebagaimana diperlukan untuk menciptakan lebih banyak keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan, menyebut pemungutan suara Senin sebagai "langkah pertama".

Amandemen tersebut merupakan bagian dari perubahan yudisial yang lebih luas yang diumumkan pemerintah pada Januari, segera setelah dilantik, yang disebut diperlukan untuk melawan apa yang digambarkannya sebagai tindakan berlebihan oleh Mahkamah Agung yang menurut pemerintah terlalu intervensi politik.

Para pengkritik mengatakan perubahan itu akan membuka pintu penyalahgunaan kekuasaan dengan menghilangkan pemeriksaan efektif atas otoritas eksekutif. Perubahan yang direncanakan telah menyebabkan berbulan-bulan protes nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu di luar negeri terhadap kesehatan demokrasi Israel.

Dalam beberapa menit pemungutan suara, sebuah kelompok pengawas politik dan pemimpin oposisi tengah mengatakan mereka akan mengajukan banding terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Agung.

Netanyahu, dalam sambutannya di televisi setelah matahari terbenam saat protes berkecamuk, mengatakan dia akan berdialog dengan oposisi dengan tujuan mencapai kesepakatan menyeluruh pada akhir November.

"Kita semua setuju bahwa Israel harus tetap menjadi negara demokrasi yang kuat, harus terus melindungi hak-hak individu bagi setiap orang, tidak akan menjadi negara (hukum Yahudi), bahwa pengadilan akan tetap independen," kata Netanyahu, yang telah keluar dari rumah sakit pada pagi hari dengan alat pacu jantung.

• 1
• 2
• Selanjutnya