Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MA Bangladesh Perintahkan Pemenang Nobel Perdamaian Bayar Pajak US$1,4 Juta

Reporter

image-gnews
Pemenang Nobel Perdamaian dan pendiri Bank Grameen Muhammad Yunus. ANTARA/AFP/Kazuhiro NOGI
Pemenang Nobel Perdamaian dan pendiri Bank Grameen Muhammad Yunus. ANTARA/AFP/Kazuhiro NOGI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung Bangladesh pada Senin 24 Juli 2023 memerintahkan peraih Nobel Perdamaian dan perintis keuangan mikro Muhammad Yunus untuk membayar pajak lebih dari US$1 juta, atas donasi US$7 juta yang diberikan kepada tiga badan amal.

Yunus, 83 tahun, dipuji karena mengangkat jutaan orang dari kemiskinan sebagai perintis bank kredit mikro. Namun, dia berselisih dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang mengatakan dia "menghisap darah" dari orang miskin.

Dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2006 untuk karyanya mempromosikan pembangunan ekonomi. "Mahkamah Agung ... menolak petisi kami," kata pengacara Yunus, Sarder Jinnat Ali.

Mahkamah, yang menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah, memutuskan pada Minggu bahwa Yunus harus membayar pajak karena undang-undang tidak mendukung pembebasan pajak untuk sumbangan ke perwalian.

Yunus telah mendonasikan 767 juta taka (US$7 juta) kepada Profesor Muhammad Yunus Trust, Yunus Family Trust, dan Yunus Center antara 2011-2014.

Pengadilan memerintahkan dia membayar total tagihan pajak sebesar 150 juta taka (US$1,4 juta), 30 juta taka diantaranya telah dia bayar.

Yunus telah dipuji karena membantu memberantas kemiskinan ekstrem di Bangladesh dengan menawarkan pinjaman keuangan mikro kepada puluhan juta perempuan pedesaan melalui Grameen Bank, yang didirikannya pada 1980-an.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengawas anti-korupsi Bangladesh tahun lalu memerintahkan penyelidikan luas terhadap yayasan-yayasan yang dipimpin Yunus. PM Hasina telah menyerangnya secara pribadi, menyalahkannya karena Bank Dunia menarik diri dari proyek jembatan yang terperosok dalam tuduhan korupsi.

Ketika jembatan dekat Dhaka akhirnya dibuka pada Juni tahun lalu, Hasina mengatakan Yunus harus "dicelupkan ke dalam sungai" karena membahayakan penyelesaiannya.

Pada Maret, 40 tokoh global termasuk mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon dan mantan menteri luar negeri AS Hillary Clinton menerbitkan surat bersama yang meminta Bangladesh untuk menghentikan serangan dan pelecehan yang "tidak adil" terhadap Yunus.

Pilihan Editor: Bangladesh Tuding Peraih Nobel Korupsi

AL ARABIYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kunjungan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 8 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Fakta-Fakta Terbaru Sidang Pemerasan SYL, Jokowi Disebut Beri Perintah

Fakta-fakta terbaru sidang pemerasan oleh Syahrul Yasin Limpo atau SYL.


Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

3 hari lalu

Artis Sandra Dewi bungkam usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Dia diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung selama sekitar sepuluh jam pada Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

Pengacara tersangka dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, mengatakan Kejaksaan Agung belum memanggil Sandra Dewi lagi.


Pertamina Sumbang Rp426 Triliun ke Penerimaan Negara di 2023

3 hari lalu

Pertamina Sumbang Rp426 Triliun ke Penerimaan Negara di 2023

Kontribusi Pertamina terhadap penerimaan fiskal adalah bukti pertumbuhan bisnis Pertamina berjalan dengan baik.


Perjalanan Karir Pamitra Wineka Hingga Jadi Komisaris Baru MIND ID, Pernah Kerja di Bank Dunia

3 hari lalu

Pamitra Wineka, CEO Tanihub. Foto : OJK
Perjalanan Karir Pamitra Wineka Hingga Jadi Komisaris Baru MIND ID, Pernah Kerja di Bank Dunia

Pamitra Wineka pernah bekerja di Kantor pusat Bank Dunia (World Bank) di Washington DC, Amerika Serikat


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

4 hari lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

KPK mengumumkan satu Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang jadi tersangka korupsi DJKA.


Hampir 1.000 Pengungi Rohingya Ditahan di Bangladesh Sejak 2017

4 hari lalu

Hampir 1.000 Pengungi Rohingya Ditahan di Bangladesh Sejak 2017

Sebanyak 994 pengungsi Rohingya di Bangladesh telah dipenjara sejak 2017


Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

4 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers pelimpahan 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah ke penuntut umum di Kejari Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kejagung Kerahkan 30 Jaksa Tangani Perkara Korupsi Timah

Kejagung mengungkapkan ada puluhan jaksa penuntut umum yang menangani kasus dugaan korupsi timah.


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

4 hari lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


5 Drama Korea yang Dibintangi Han Sun Hwa: Termasuk "My Sweet Mobster"

4 hari lalu

Berikut ini alur cerita drakor My Sweet Mobster yang dibintangi oleh Um Tae Goo dan Han Sun Hwa. Drakor ini bergenre komedi romantis. Foto: Viki
5 Drama Korea yang Dibintangi Han Sun Hwa: Termasuk "My Sweet Mobster"

Tak hanya pandai bernyanyi, Han Sun Hwa juga punya kemampuan akting mumpuni dan telah membintangi sejumlah drama Korea populer.