Presiden Israel Buka Peluang Kompromi soal Kisruh RUU Peradilan Kontroversial Netanyahu

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Israel Isaac Herzog membuat lobi di menit terakhir untuk kompromi pada perombakan peradilan kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini menjelang pemungutan suara penting di Knesset pada Senin 24 Juli 2023.

Sengitnya perlawanan terhadap rencana perubahan yudisial Netanyahu bahkan membuat para pengunjuk rasa merantai diri mereka sendiri di luar parlemen Israel.

"Kami berada di tengah darurat nasional," kata Herzog dalam sebuah pernyataan, Senin, 24 Juli 2023. "Kami bekerja sepanjang waktu, dengan segala cara yang memungkinkan, untuk menemukan solusi. Ada kemungkinan dasar untuk saling memahami tetapi masih ada celah yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menunjukkan tanggung jawab."

Pemerintah Israel di bawah Netanyahu mengumumkan rencana untuk mengubah sistem peradilan pada Januari setelah mereka dilantik. Undang-undang baru dapat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan menteri.

Langkah itu memicu protes jalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu di luar negeri akan kesehatan demokrasi Israel yang berpotensi merusak ekonomi.

Sektor perbankan dan bisnis bergabung dalam protes. Krisis telah menyebar ke militer. Para pemimpin protes mengatakan ribuan sukarelawan cadangan tidak akan melapor untuk bertugas jika pemerintah melanjutkan rencana tersebut dan mantan petinggi memperingatkan bahwa kesiapan perang Israel bisa berisiko.

Sedikitnya enam orang ditangkap dalam unjuk rasa di luar parlemen yang dijadwalkan sekitar tengah hari pada pukul 12 siang, Senin, 24 Juli 2023, untuk memulai pemungutan suara akhir yang diperkirakan akan memakan waktu selama berjam-jam atas RUU. 

Herzog pada Minggu, 23 Juli 2023, bertemu Netanyahu di rumah sakit tempat dia dirawat dengan harapan menutup celah antara koalisi penguasa agama-nasionalis dan partai-partai oposisi, yang bersidang di Knesset untuk membahas langkah mereka selanjutnya.

Ini akan menjadi perubahan pertama yang ditulis menjadi undang-undang dari paket yang dikhawatirkan para kritikus.

Kritikus memandang RUU itu bertujuan untuk mengekang independensi peradilan. Netanyahu membantah itu dengan menekankan ini diperlukan untuk keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.

Pembicaraan kompromi berlanjut pada Senin, bahkan ketika anggota parlemen sedang memperdebatkan RUU tersebut. Ini mengubah undang-undang yang memungkinkan Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang dianggapnya "tidak masuk akal".

Netanyahu didesak oleh Washington di satu sisi untuk mencapai konsensus atas reformasi peradilan apa pun. Sementara mitra koalisi garis kerasnya mendorong undang-undang untuk melanjutkan dengan lebih banyak perubahan peradilan untuk diikuti.

Koalisi Netanyahu telah bertekad untuk menolak apa yang digambarkannya sebagai tindakan berlebihan oleh Mahkamah Agung yang dikatakan telah menjadi terlalu intervensi politik.

Kritikus mengatakan amendemen pada Senin telah dilarikan melalui parlemen dan akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan dengan menghapus salah satu dari sedikit pengawasan efektif terhadap otoritas eksekutif di negara tanpa konstitusi tertulis formal.

Dua bank terbesar Israel, Leumi dan Hapoalim, mengatakan mereka akan mengizinkan pekerja untuk berdemonstrasi pada Senin tanpa kehilangan gaji. Sebuah forum dari sekitar 150 perusahaan terbesar Israel mogok dan Azrieli dan Big, dua mal terbesar di Israel, mengatakan toko-toko di pusat perbelanjaan mereka akan tetap tutup.

Pilihan Editor: Perombakan Peradilan Israel, 1.100 Tentara Cadangan Ancam Menolak Bertugas

REUTERS