Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malaysia Dakwa Pemimpin Oposisi Sanusi Nor, Diduga Hina Sultan

image-gnews
Pemimpin oposisi Malaysia Muhammad Sanusi Md Nor melambai ke media saat dia meninggalkan pengadilan tempat dia didakwa di Gombak, Malaysia 18 Juli 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
Pemimpin oposisi Malaysia Muhammad Sanusi Md Nor melambai ke media saat dia meninggalkan pengadilan tempat dia didakwa di Gombak, Malaysia 18 Juli 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Malaysia mendakwa pemimpin oposisi Muhammad Sanusi Md Nor dengan undang-undang penghasutan pada Selasa, 18 Juli 2023. Ia diduga menghina sultan yang dihormati di negara itu.

Sanusi adalah seorang politikus populer dari partai Islam Malaysia atau PAS. Ia menjabat sebagai kepala pemerintahan utama negara bagian Kedah dan merupakan direktur pemilu koalisi Perikatan Nasional.

Bernama seperti dikutip Reuters mewartakan, Sanusi didakwa dengan dua tudingan penghasutan atas pernyataan yang dibuat dalam pidato politik bulan ini. Dalam ceramah pra-pemilihan baru-baru ini, Ia dikabarkan membuat perbandingan antara sultan Kedah dan Selangor.

Menurutnya penguasa Kedah tidak akan mengangkat Amirudin Shari sebagai kepala pemerintahan wilayah itu, atau yang di Malaysia biasa disebut menteri besar.

Sanusi sejak itu meminta maaf atas pernyataannya, yang dia klaim telah diselewengkan oleh lawan politiknya.

Sultan Malaysia memainkan peran seremonial, termasuk bertindak sebagai penjaga Islam di negara mayoritas Muslim. Mereka sangat dihormati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komentar negatif tentang kebangsawanannya dapat dituntut di bawah Undang-Undang Penghasutan era kolonial, yang telah digunakan terhadap orang-orang yang mengkritik sultan di media sosial.

Kasus hukum seperti ini mirip dengan Thailand, yang memiliki peraturan lese majeste yang ketat. Peraturan itu melarang penghinaan terhadap monarkinya. Namun, tuduhan penghasutan terhadap politisi Malaysia jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Pilihan Editor: Anwar Ibrahim: Masalah Saya dengan Mahatir Sudah Selesai

REUTERS | FMT



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


FIFA Tolak Rencana Naturalisasi Mats Deijl untuk Timnas Malaysia, Begini Respons FAM

5 hari lalu

Ilustrasi sepak bola. Reuters
FIFA Tolak Rencana Naturalisasi Mats Deijl untuk Timnas Malaysia, Begini Respons FAM

Harapan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk menaturalisasi salah satu pemain diaspora, Mats Deijl, kandas setelah ditolak FIFA.


Sawit Terkait Deforestasi Dilarang Masuk Eropa Mulai 30 Desember, Ini Langkah Indonesia dan Malaysia

7 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Sawit Terkait Deforestasi Dilarang Masuk Eropa Mulai 30 Desember, Ini Langkah Indonesia dan Malaysia

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan diterapkan mulail 30 Desember 2024, bisa mengancam ekspor sawit Indonesia dan Malaysia


Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun

9 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia memperbarui perjanjian pertukaran bilateral dalam mata uang lokal. Kedua bank sentral bisa bertukar rupiah dan ringgit hingga Rp82 triliun.


Peluang PDIP Jadi Oposisi atau Koalisi terhadap Prabowo-Gibran

10 hari lalu

Logo PDIP
Peluang PDIP Jadi Oposisi atau Koalisi terhadap Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengungkapkan faktor yang membuat PDIP menjadi oposisi atau koalisi terhadap Prabowo


Didatangi 4,5 Juta Wisatawan Muslim, Malaysia Tambah Pemasukan Rp53 Triliun Setahun

11 hari lalu

Wisatawan mengunjungi menara kembar Petronas yang diselimuti kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 September 2015. AP/Joshua Paul
Didatangi 4,5 Juta Wisatawan Muslim, Malaysia Tambah Pemasukan Rp53 Triliun Setahun

Pariwisata dan perhotelan yang ramah muslim memiliki potensi ekonomi yang signifikan di Malaysia


Polres Serang Bongkar Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia

12 hari lalu

Ilustrasi penjahat narkoba. TEMPO/Iqbal Lubis
Polres Serang Bongkar Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia

Total barang bukti yang diamankan dari pengungkapan sindikat narkoba ini hampir 24 kilogram sabu senilai Rp 28,7 miliar.


KKP Sita Selundupan ikan ilegal dari Malaysia ke Indonesia

13 hari lalu

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan kapal ikan asing di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 21 Agustus 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit KIA berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPPNRI 711 perairan Laut Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Sita Selundupan ikan ilegal dari Malaysia ke Indonesia

Ikan hasil penyitaan tersebut akan diberikan ke yayasan yatim piatu di sekitar lokasi penangkapan seperti yang sudah KKP lakukan sebelumnya


Ragam Respons soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo, Gabung atau Oposisi?

13 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kediaman Prabowo dalam sowan politik di Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad 4 September 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ragam Respons soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo, Gabung atau Oposisi?

Sejumlah kalangan angkat bicara soal posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Apakah sebaiknya bergabung atau beroposisi?


KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia

13 hari lalu

Personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) memeriksa kapal ikan asing yang diamankan di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 21 Agustus 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit KIA berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di WPPNRI 711 perairan Laut Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Gagalkan Ikan Ilegal dari Malaysia ke Indonesia

Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia.


Jika PDI Perjuangan Gabung Pemerintahan Prabowo, Peneliti: Perburuk Kondisi Demokrasi

14 hari lalu

Ilustrasi Bendera PDI Perjuangan. ANTARA/Fiqih Arfani
Jika PDI Perjuangan Gabung Pemerintahan Prabowo, Peneliti: Perburuk Kondisi Demokrasi

Peneliti LP3S, Herlambang Wiratraman, mengatakan bahwa ketiadaan oposisi dalam pemerintahan Prabowo akan melanggengkan kebijakan yang abusive.