Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arab Saudi Sambut Resolusi PBB soal Kebencian Agama Menyusul Pembakaran Al Quran

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Seorang pengunjuk rasa Iran memegang Al Quran di tangannya, selama protes terhadap seorang pria yang membakar salinan di luar masjid di ibukota Swedia Stockholm, di depan Kedutaan Besar Swedia di Teheran, Iran 3 Juli 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Seorang pengunjuk rasa Iran memegang Al Quran di tangannya, selama protes terhadap seorang pria yang membakar salinan di luar masjid di ibukota Swedia Stockholm, di depan Kedutaan Besar Swedia di Teheran, Iran 3 Juli 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iklan

Kekalahan Besar

Hasil pemungutan suara menandai kekalahan besar bagi negara-negara Barat pada saat OKI memiliki pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya di dewan tersebut, satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dua puluh delapan negara memilih mendukung, 12 menentang, dan tujuh negara abstain. Perwakilan beberapa negara bertepuk tangan setelah resolusi disahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Marc Limon, direktur Universal Rights Group yang berbasis di Jenewa, mengatakan hasilnya menunjukkan "Barat mundur sepenuhnya di Dewan Hak Asasi Manusia."

"Mereka semakin kehilangan dukungan dan argumen," katanya.

Michele Taylor, Perwakilan Tetap AS untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mengatakan kekhawatiran Amerika Serikat tentang inisiatif tersebut "tidak ditanggapi dengan serius."

"Saya percaya dengan sedikit lebih banyak waktu dan lebih banyak diskusi terbuka, kita juga dapat menemukan jalan ke depan bersama dalam resolusi ini," katanya.

Setelah pemungutan suara, Perwakilan Tetap Pakistan untuk PBB di Jenewa, Khalil Hasmi, menuduh Barat melakukan "lip service" terhadap komitmen mereka untuk mencegah kebencian agama.

"Penentangan beberapa orang di ruangan itu berasal dari keengganan mereka untuk mengutuk penodaan publik terhadap Kitab Suci Al Quran atau buku agama lainnya," katanya.

"Mereka tidak memiliki keberanian politik, hukum, dan moral untuk mengutuk tindakan ini, dan itu adalah hal minimum yang diharapkan Dewan dari mereka."

REUTERS | AL ARABIYA

Pilihan Editor: Microsoft: Hacker Cina Diam-diam Meretas Akun-akun Pemerintah AS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.


Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

2 hari lalu

Sebuah layar memperlihatkan hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Alasan 9 Negara Ini Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB, Termasuk Argentina dan Papua Nugini

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara lain abstain. Apa alasan mereka menolak?


Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

3 hari lalu

Para delegasi bereaksi terhadap hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Korea Utara Dukung Resolusi PBB untuk Keanggotaan Palestina

Korea Utara pada Ahad mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan "hak dan keistimewaan" kepada Palestina


Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

5 hari lalu

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berpidato pada Sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York City, AS, 22 September 2023. REUTERS/Eduardo Munoz
Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

Australia dan Selandia Baru pada Jumat bergabung dengan 141 negara lain untuk mendukung negara Palestina dalam pemungutan suara keanggotaan PBB


Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

5 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghancurkan selembar kertas dengan judul Piagam PBB dengan mesin saat ia berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota. anggota penuh PBB, di New York City, AS 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB untuk memprotes pemungutan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina


Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

9 hari lalu

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara berpotensi melanggar HAM.
Penggunaan Alat Sadap oleh Lembaga Negara Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Penggunaan alat sadap oleh sejumlah lembaga negara antara lain Polri, Kejaksaan Agung, KPK, berpotensi melanggar HAM.


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

13 hari lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Civitas Academica Universitas di Iran Adakan Unjuk Rasa Pro-Palestina

17 hari lalu

Petugas kepolisian menahan pengunjuk rasa pro-Palestina di Universitas Texas, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Austin, Texas, AS 24 April 2024. REUTERS/Nuri Vallbona
Civitas Academica Universitas di Iran Adakan Unjuk Rasa Pro-Palestina

Para mahasiswa, dosen dan staf di berbagai universitas di Iran mengadakan unjuk rasa pro-Palestina di masing-masing kampus.


Alasan Militer Korea Selatan Bakal Larang Penggunaan iPhone dan Apple Watch

19 hari lalu

Tentara Korea Selatan dan AS berfoto setelah latihan tembak bersama di lapangan pelatihan militer di Pocheon pada 14 Maret 2024 sebagai bagian dari latihan militer gabungan tahunan Freedom Shield antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS
Alasan Militer Korea Selatan Bakal Larang Penggunaan iPhone dan Apple Watch

Militer Korea Selatan melarang anggotanya menggunakan iPhone bahkan Apple Watch. Apa alasannya?


Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

29 hari lalu

Duta Besar AS yang baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengadakan konferensi pers untuk menandai dimulainya kepresidenan AS di Dewan Keamanan PBB untuk bulan Maret, di markas besar PBB di New York, AS, 1 Maret 2021. [REUTERS / Mike Segar]
Amerika Serikat Klaim Keanggotaan Penuh PBB Tak akan Bantu Palestina Jadi Negara

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menilai keanggotaan penuh PBB tidak akan membantu Palestina memperoleh status kenegaraan.