TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Thailand merekomendasikan pada Rabu 12 Juli 2023 agar Mahkamah Konstitusi menangguhkan calon perdana menteri Pita Limjaroenrat.
Pemimpin Partai Move Forward itu dituduh melanggar aturan kampanye sebagai anggota parlemen, hanya sehari sebelum parlemen memilih perdana menteri baru.
Ketua KPU Ittiporn Boonprakong mengkonfirmasi bahwa badan tersebut telah merekomendasikan pengadilan untuk menangguhkan Pita sebagai anggota parlemen.
"KPU akan mengirim kasus ke Mahkamah Konstitusi untuk keputusan," kata pernyataan komisi pada Rabu.
Investigasi KPU berpusat pada kepemilikan Pita atas saham di iTV - yang sudah bertahun-tahun tidak disiarkan.
Partai Move Forward (MFP) yang progresif memenangkan kursi terbanyak pada pemilihan Mei lalu, karena para pemilih menyampaikan penolakan keras terhadap partai-partai terkait militer yang menjalankan pemerintahan selama hampir satu dekade.
Namun, Pita menghadapi sejumlah tantangan, dan bulan lalu KPU membentuk komite khusus untuk menyelidiki apakah dia memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.
Tidak jelas kapan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan, haruskah menerima kasus tersebut, meskipun badan itu dijadwalkan bertemu pada Rabu. Namun, keputusan itu akan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian atas pemungutan suara parlemen untuk perdana menteri pada Kamis.
Di bawah aturan Thailand, meski Pita diskors sebagai anggota parlemen, dia masih berhak mencalonkan diri sebagai perdana menteri.
Keputusan tersebut menimbulkan rintangan lain di depan jalan Pita menuju jabatan perdana menteri.
Meski didukung oleh koalisi delapan partai, dia masih kekurangan 64 suara dari mayoritas mutlak yang dibutuhkan untuk mengungguli senator yang ditunjuk junta.
Banyak yang menentang Pita dan partainya karena tekad mereka untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya.
Pilihan Editor: Massa di Bangkok Dukung Pita Limjaroenrat Jelang Pemungutan Suara PM Thailand
CHANNEL NEWSASIA
