Seorang Perempuan Tuntut MI5 Karena Menyebutnya Agen Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang wanita yang dicap sebagai agen Cina oleh dinas intelijen domestik Inggris MI5 menggugat agen tersebut dalam upaya untuk membersihkan namanya, dengan pengacaranya pada Selasa, 11 Juli 2023, berusaha memaksa MI5 untuk mengungkapkan mengapa MI5 memperingatkan anggota parlemen tentang dia.

MI5 mengirimkan peringatan tentang Christine Lee pada Januari 2022, menuduh dia "terlibat dalam aktivitas campur tangan politik" di Inggris Raya atas nama Partai Komunis Cina yang berkuasa.

Ketua Dewan Rakyat Lindsay Hoyle, yang mengedarkan peringatan MI5 kepada anggota parlemen, mengatakan MI5 telah menemukan bahwa Lee "telah memfasilitasi sumbangan keuangan untuk melayani anggota parlemen atas nama warga negara asing yang berbasis di Hong Kong dan Cina".

Lee membantah tuduhan tersebut dan sekarang mengambil tindakan hukum terhadap MI5 di pengadilan London, mencari ganti rugi yang tidak ditentukan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengacaranya Tony Muman mengatakan kepada Investigatory Powers Tribunal pada Selasa bahwa apa yang disebut peringatan gangguan yang dikeluarkan oleh MI5 adalah peringatan pertama yang dikeluarkan dalam "setidaknya 80 tahun".

Dia mengatakan Lee tidak menyadari peringatan semacam itu telah dikeluarkan sampai dia melihat media melaporkan bahwa dia telah "dicap sebagai musuh negara".

"Telah terjadi serangan serius dan publik terhadap reputasi (Lee) tanpa ada bukti bersalah sebelumnya," katanya dalam pengajuan pengadilan. "Klaimnya adalah bahwa dia adalah korban dari tindakan negara dan dia berusaha untuk melindungi hak-hak dasarnya."

Sidang Selasa menyangkut permohonan Lee untuk pengungkapan dari MI5, terkait dengan temuan faktual yang dibuat agensi tentang dugaan campur tangannya dalam politik Inggris.

Pengacara yang mewakili MI5 berpendapat dalam pengajuan pengadilan bahwa tidak diperlukan pengungkapan lebih lanjut kepada Lee.

Pengacara lembaga itu Rosemary Davidson mengatakan peringatan interferensi dikeluarkan "untuk melindungi demokrasi parlementer dari ancaman yang ditimbulkan oleh campur tangan politik asing".

REUTERS

Pilihan Editor: Hong Kong Boikot Produk Laut Jepang Jika Buang Limbah Fukushima