TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan banding Belanda menolak permohonan delapan keturunan dari bekas kesultanan untuk memberlakukan putusan arbitrase senilai US$15 miliar terhadap pemerintah Malaysia
Pengadilan banding Belanda pada Selasa menolak permohonan delapan keturunan dari bekas kesultanan untuk memberlakukan putusan arbitrase senilai US$15 miliar (sekitar Rp 2 miliar) terhadap pemerintah Malaysia, yang memuji keputusan tersebut sebagai "kemenangan penanda".
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah yakin bahwa "untuk sepenuhnya membatalkan" perintah pembayaran setelah keputusan tersebut.
"Malaysia percaya bahwa keputusan hari ini ... akan mengakhiri upaya sembrono dari penggugat untuk menegakkan putusan akhir yang diklaim di yurisdiksi lain," kata Anwar dalam sebuah pernyataan.
Tahun lalu, pengadilan arbitrase Paris memberikan perintah pembayaran US$14,9 miliar kepada ahli waris Filipina dari sultan Sulu terakhir, dalam perselisihan berkepanjangan dengan Malaysia atas kesepakatan tanah era kolonial.
Sejak saat itu, mereka berusaha untuk menyita aset pemerintah Malaysia di Prancis, Luksemburg, dan Belanda, dalam upaya untuk menegakkan putusan tersebut.
Malaysia, yang tidak berpartisipasi dalam arbitrase tersebut, mengatakan proses tersebut ilegal. Malaysia mengamankan penundaan perintah pembayaran di Prancis tetapi keputusan itu tetap berlaku di luar negeri di bawah perjanjian arbitrase PBB.
Pada September, ahli waris meminta izin dari pengadilan Belanda untuk memberlakukan penghargaan tersebut di Belanda, dilansir Reuters.
Namun, hakim Belanda memihak Malaysia, dengan mengatakan pakta asli tidak memiliki klausul yang mengikat para pihak untuk arbitrasi dan izin Prancis berarti klaim tersebut tidak dapat ditegakkan di Belanda, kata pengadilan di situs webnya pada Selasa.
Pengacara Paul Cohen, bertindak untuk ahli waris Sulu, mengatakan mereka kecewa dengan keputusan pengadilan. Dia tidak akan mengatakan apakah mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sengketa tersebut bermula dari kesepakatan 1878 antara penjajah Eropa dan Sultan Sulu untuk penggunaan wilayahnya, yang membentang di bagian selatan Filipina dan Malaysia saat ini di pulau Kalimantan.
Malaysia merdeka membayar jumlah token setiap tahun kepada ahli waris sultan untuk menghormati perjanjian tersebut tetapi berhenti pada 2013, setelah pendukung bekas kesultanan melancarkan serangan berdarah untuk merebut kembali tanah dari Malaysia.
Ahli waris mengatakan mereka tidak terlibat dalam serangan itu dan mencari arbitrase atas penangguhan pembayaran.
Bulan ini, pengadilan Paris menguatkan tantangan pemerintah Malaysia terhadap penegakan sebagian penghargaan kepada ahli waris. Malaysia mengatakan keputusan itu menyiratkan putusan arbitrase final akan dibatalkan.
REUTERS
Pilihan Editor: Menteri Israel dan Pejabat Palestina Bahas Kekerasan di Tepi Barat
