TEMPO.CO, Jakarta -Thailand memberikan pembenaran soal pertemuannya dengan Junta Myanmar. Bangkok meyakini dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan, bahkan ketika tetangga utama Asia Tenggara atau ASEAN menjauh.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pembicaraan diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
"Kami menderita lebih dari yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat serta perbatasan laut," katanya kepada wartawan, Senin, 19 Juni 2023.
"Itulah mengapa pembicaraan diperlukan. Ini bukan tentang memihak,” ujarnya menambahkan.
Para jenderal Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Tenggara (ASEAN) sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Tatmadaw melepaskan kekerasan terhadap mereka yang menentang pengambilalihan mereka.
Pemerintah Thailand yang didukung militer mengundang menteri luar negeri ASEAN, termasuk yang ditunjuk oleh junta Myanmar. Tujuannya membahas proposal blok untuk "sepenuhnya melibatkan kembali Myanmar di tingkat para pemimpin", menurut undangan yang dilihat oleh Reuters dan diverifikasi oleh sumber.
Kritikus melihat pertemuan itu merusak pendekatan ASEAN yang bersatu untuk krisis di Myanmar.
Indonesia, sebagai ketua ASEAN saat ini telah berbulan-bulan mencoba melibatkan pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar dalam upaya untuk memulai proses perdamaian. Jakarta tidak bergabung dalam pembicaraan tersebut.
Kementerian Luar Negeri RI menilai semua pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis Myanmar harus sesuai dengan konsensus lima poin dan hasil pertemuan puncak yang telah disepakati para kepala perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ini menanggapi pertemuan atas inisiatif Thailand dengan rezim militer.
“Perbedaan pandangan biasa, tapi ada kesepakatan – aturan main yang harus diikuti,” kata Kepala Urusan Harian Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar I Gede Ngurah Swajaya menegaskan saat pengarahan media di Jakarta Pusat pada Senin, 19 Juni 2023.
Menteri luar negeri Thailand, Don Pramudwinai, mengatakan sebelumnya bahwa krisis Myanmar telah mengirim pengungsi melintasi perbatasan ke Thailand. Ia menyinggung sektor perdagangan yang terpengaruh.
"Kami dapat mengatakan bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang ingin masalah ini segera berakhir," katanya kepada penyiar Thai PBS. Dia mengatakan negara-negara ASEAN lainnya "seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah melakukan sesuatu untuk membantu mendukung tujuan utama mereka".
Menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe, dijadwalkan bergabung dalam pembicaraan itu, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters. Tetapi beberapa anggota ASEAN menolak hadir dengan indikasi jelas ketidaksetujuan mereka, sementara yang lain mengirim pejabat junior.
