Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan gagal dalam upayanya untuk mendapatkan undangan ke pertemuan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia, Senin, 22 Mei 2023, terlepas dari pernyataan pulau itu bahwa dukungan untuk partisipasinya berkembang.
Majelis tahunan di Jenewa memutuskan untuk tidak memperpanjang undangan ke Taiwan untuk acara yang berlangsung dari 21-30 Mei itu. Cina dan Pakistan mendesak anggota untuk menolak pencantuman Taiwan sementara eSwatini dan Kepulauan Marshall mendukung.
Cina mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan mengatakan pulau itu bukan negara yang terpisah tetapi bagian dari "satu Cina" yang diperintah oleh Beijing. Desakan Cina bahwa Taiwan bukan sebuah negara berarti pulau itu dikecualikan dari banyak organisasi internasional.
Cina menyambut keputusan WHO itu.
"Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kebijakan satu Cina adalah aspirasi rakyat dan tren zaman di komunitas internasional dan tidak dapat ditentang dengan cara apa pun," kata kementerian luar negeri Cina dalam sebuah pernyataan.
Kementerian mengatakan bahwa sebelum pembukaan konferensi, hampir 100 negara menyatakan kepatuhan mereka pada kebijakan satu Cina dan penolakan mereka terhadap partisipasi Taiwan dalam Majelis Kesehatan Dunia melalui surat dan pernyataan khusus kepada WHO.
"Cina juga mendesak negara-negara tertentu untuk tidak berpura-pura bingung, berhenti mempolitisasi masalah kesehatan, berhenti mencampuri urusan dalam negeri Cina dengan dalih masalah Taiwan, dan menghentikan praktik keliru menggunakan 'Taiwan untuk mengendalikan Cina'," kementerian tersebut dikatakan.
Tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah Taiwan terhadap keputusan WHO tersebut.
Taiwan diizinkan untuk menghadiri beberapa pertemuan teknis WHO tetapi mengatakan pengecualiannya dari WHO menghambat upaya untuk memerangi pandemi Covid-19.
Pulau itu menolak klaim kedaulatan Cina dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa memutuskan masa depan mereka.
REUTERS
Pilihan Editor: Ebrahim Raisi Tunjuk Jenderal Garda Revolusi sebagai Pejabat Tinggi Keamanan Iran
