Pemerintah Inggris Klaim Brexit Tidak Gagal

TEMPO.CO, Jakarta -Juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak menyatakan kepergian Inggris dari Uni Eropa bukanlah sebuah kegagalan.  Dia menolak kritik dari politisi terkemuka yang punya pandangan skeptisisme Uni Eropa, tentang bagaimana Brexit telah diterapkan.

Nigel Farage, politisi Inggris yang membantu memaksakan referendum Brexit pada 2016 dan berhasil berkampanye untuk meninggalkan Uni Eropa, mengatakan pada Senin, 15 Mei 2023, bahwa "Brexit telah gagal".

Ketika ditanya apakah Sunak setuju dengan Farage, bahwa Brexit telah gagal karena politisi salah mengatur strategi keluar dari Uni Eropa, juru bicara Sunak mengatakan tidak. 

“Perdana menteri telah berbicara tentang manfaat Brexit dalam beberapa kesempatan,” katanya, Selasa, 16 Mei 2023, seperti dikutip Reuters.

William Cash, seorang euroskeptik terkenal di Partai Konservatif yang berkuasa, menuduh pemerintah pada Senin membuat perubahan "sepele" dan "usang" dengan mengumumkan rencana untuk menghapus sekitar 600 dari hampir 4.000 undang-undang Uni Eropa pada akhir tahun ini.

Hampir tujuh tahun setelah Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, jajak pendapat menunjukkan mayoritas publik menyesal meninggalkan blok tersebut.

Perekonomian Inggris diperkirakan akan tumbuh lebih lambat daripada ekonomi utama lainnya tahun ini, meskipun para ekonom mengatakan Brexit bukanlah satu-satunya penyebab masalah.

Pemerintah, yang dipimpin oleh Sunak yang mendukung Brexit, mengatakan Inggris makmur dengan kebebasan yang baru ditemukan.

Sementara oposisi Partai Buruh tidak berencana untuk bergabung kembali dengan blok tersebut jika memenangkan pemilihan umum berikutnya yang dijadwalkan tahun depan.

Farage mengkritik bagaimana pemerintah Konservatif menangani implementasinya.

"Bisa dibilang, sekarang kami kembali memegang kendali, kami mengatur bisnis kami sendiri bahkan lebih daripada sebagai anggota UE. Brexit telah gagal," kata Farage kepada BBC. Dia menambahkan bahwa peraturan pengambilalihan serta pajak perusahaan membuat bisnis menjauh. "Kami telah salah mengatur ini sepenuhnya."

Saat ditanya apakah perdana menteri bersimpati dengan kekhawatiran bisnis yang mengatakan mereka berjuang untuk berurusan dengan birokrasi pemerintah, juru bicara Sunak mengatakan perdana menteri ingin "memastikan bahwa Inggris tetap menjadi negara yang ramah bisnis untuk berinvestasi".

Pilihan Editor: Mulai 2024, Warga Inggris Kena Biaya Tambahan untuk Masuk Negara Uni Eropa

REUTERS