TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut korupsi Malaysia parah saat Mahathir Mohamad menjabat sebagai kepala pemerintahan. Pemimpin Pakatan Harapan itu menyatakan siap menghadapi sosok yang dulu dianggap sebagai gurunya itu di pengadilan, setelah resmi digugat atas klaim fitnah.
Saat diwawancara oleh Tempo pada Selasa, 9 Mei 2023, di sela KTT ASEAN, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Anwar menegaskan dia tidak menganggap ini sebagai masalah pribadi. Dia mengakui Mahathir telah membawa kejayaan Proton, pabrik mobil yang sukses.
“Tapi, soal korupsi, kami telah menyatakan dengan jelas bahwa korupsi itu parah semasa pemerintahannya dan menteri keuangan sebelum saya saat itu, Tun Daim (Abdul Daim Zainuddin),” kata Anwar.
“Saya menyatakan, ‘Anda sekarang bicara soal Melayu, kuasa Melayu, tapi perampokan itu dilakukan Anda, keluarga, dan kroni’,” ujar Anwar.
Mahathir telah menggugat Anwar Ibrahim seperti diajukan di Pengadilan Tinggi Shah Alam pada Rabu, 3 Mei 2023. Dia menuntut RM50 juta sebagai ganti rugi umum dan RM100 juta sebagai ganti rugi atas pernyataan Anwar yang dibuatnya hampir dua bulan lalu di kongres Partai Keadilan Rakyat.
Mahathir mengatakan bahwa pernyataan Anwar Ibrahim telah menodai citranya sebagai negarawan dan memiliki reputasi sebagai pemimpin yang dihormati di seluruh Malaysia dan dunia. Mahathir menjabat dua kali sebagai perdana menteri – pertama selama 22 tahun (Juli 1981 - Oktober 2023), kedua menjabat 22 bulan (Mei 2018 - Februari 2020).
Pada Maret, selama kongres nasional khusus PKR yang diadakan di Shah Alam, Anwar telah mengkritik beberapa mantan pemimpin negara. Tanpa menyebut nama, Anwar di acara politik tersebut menyinggung bahwa seorang mantan pemimpin - dalam dua masa jabatannya sebagai perdana menteri selama "22 tahun dan (lagi) 22 bulan" - telah menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan anak-anaknya.
Mahathir, dalam pernyataan gugatannya, mengatakan bahwa pernyataan Anwar ini bisa mengundang banyak perhatian media di dalam dan luar negeri. Dia ingin Anwar, tujuh hari per 28 Maret, mencabut semua dugaan pernyataan fitnah yang dibuat terhadapnya dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.
Anwar, dalam wawancara dengan Tempo menyatakan, Mahatir tidak ada pilihan selain membawa kasus itu ke pengadilan. Dia menegaskan akan hadapi dengan semua keterangan yang tidak akan membantu beliau sama sekali.
Saat ditanya mengenai bukti, Anwar menyinggung kekayaan melimpah seseorang yang telah menjadi perdana menteri itu sudah cukup. “Selain dari yang telah dicatat dalam buku Barry Wein, Malaysian Maverick,” katanya.
Anwar menyayangkan, terkait dengan orang-orang korup ini seringkali memakai isu kaum dan agama. Mengutip puisi Taufiq Ismail, perdana menteri menyebut mereka "pahlawan kesiangan".
“Saya jawab dengan keras: ‘Betul Anda jadi pembela negara, rakyat, nasionalis tulen? Bawalah pulang puluhan miliar yang Anda kumpulkan, itu akan lebih baik,” kata Anwar.
Melalui Twitter pada Senin, 15 Mei 2023, Mahathir meminta Anwar menunjukkan bukti bahwa dia telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga saya. "Sejauh berbicara di panggung politik tanpa bukti, siapa pun bisa melakukannya. Orang-orang ini disebut 'mat retorik'," katanya, menuntut eks wakil menterinya itu juga transparan soal harta kekayaannya.
Mahathir dan Anwar dulunya memiliki hubungan dekat. Mahathir menyebut Anwar sebagai teman dan anak didiknya. Dia menunjuk Anwar penggantinya pada 1993, tetapi kemudian, di tengah ketidaksepakatan tentang bagaimana menangani krisis keuangan Asia pada 1998, dia mengatakan bahwa Anwar tidak layak untuk memimpin “karena karakternya”.
Antara tugasnya sebagai wakil perdana menteri pada 1990-an dan sebagai perdana menteri resmi pada 2018, Anwar menghabiskan hampir satu dekade di penjara karena tuduhan sodomi dan korupsi. Anwar membantah dakwaan terhadapnya bermotivasi politik.
Setelah beberapa dekade permusuhan, keduanya mengubur kapak secara singkat pada 2018 untuk menggulingkan koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa saat itu. Keduanya kemudian berselisih lagi dalam dua tahun, mengakhiri pemerintahan Pakatan Harapan mereka yang berusia 22 bulan dan menjerumuskan Malaysia ke dalam suatu periode ketidakstabilan.
