Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anwar Ibrahim: Korupsi Malaysia Parah di Era Mahathir Mohamad

image-gnews
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat wawancara dengan Tempo, Selasa, 9 Mei 2023, jelang KTT ASEAN. Dok: Kantor Perdana Menteri Anwar
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat wawancara dengan Tempo, Selasa, 9 Mei 2023, jelang KTT ASEAN. Dok: Kantor Perdana Menteri Anwar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut korupsi Malaysia parah saat Mahathir Mohamad menjabat sebagai kepala pemerintahan. Pemimpin Pakatan Harapan itu menyatakan siap menghadapi sosok yang dulu dianggap sebagai gurunya itu di pengadilan, setelah resmi digugat atas klaim fitnah.

Saat diwawancara oleh Tempo pada Selasa, 9 Mei 2023, di sela KTT ASEAN, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Anwar menegaskan dia tidak menganggap ini sebagai masalah pribadi. Dia mengakui Mahathir telah membawa kejayaan Proton, pabrik mobil yang sukses.

“Tapi, soal korupsi, kami telah menyatakan dengan jelas bahwa korupsi itu parah semasa pemerintahannya dan menteri keuangan sebelum saya saat itu, Tun Daim (Abdul Daim Zainuddin),” kata Anwar.

“Saya menyatakan, ‘Anda sekarang bicara soal Melayu, kuasa Melayu, tapi perampokan itu dilakukan Anda, keluarga, dan kroni’,” ujar Anwar.

Mahathir telah menggugat Anwar Ibrahim seperti diajukan di Pengadilan Tinggi Shah Alam pada Rabu, 3 Mei 2023. Dia menuntut RM50 juta sebagai ganti rugi umum dan RM100 juta sebagai ganti rugi atas pernyataan Anwar yang dibuatnya hampir dua bulan lalu di kongres Partai Keadilan Rakyat.

Mahathir mengatakan bahwa pernyataan Anwar Ibrahim telah menodai citranya sebagai negarawan dan memiliki reputasi sebagai pemimpin yang dihormati di seluruh Malaysia dan dunia. Mahathir menjabat dua kali sebagai perdana menteri – pertama selama 22 tahun (Juli 1981 - Oktober 2023), kedua menjabat  22 bulan (Mei 2018 - Februari 2020).

Pada Maret, selama kongres nasional khusus PKR yang diadakan di Shah Alam, Anwar telah mengkritik beberapa mantan pemimpin negara. Tanpa menyebut nama, Anwar di acara politik tersebut menyinggung bahwa seorang mantan pemimpin - dalam dua masa jabatannya sebagai perdana menteri selama "22 tahun dan (lagi) 22 bulan" - telah menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan anak-anaknya.

Mahathir, dalam pernyataan gugatannya, mengatakan bahwa pernyataan Anwar ini bisa mengundang banyak perhatian media di dalam dan luar negeri. Dia ingin Anwar, tujuh hari per 28 Maret, mencabut semua dugaan pernyataan fitnah yang dibuat terhadapnya dan meminta maaf atas pernyataan tersebut. 

Anwar, dalam wawancara dengan Tempo menyatakan, Mahatir tidak ada pilihan selain membawa kasus itu ke pengadilan. Dia menegaskan akan hadapi dengan semua keterangan yang tidak akan membantu beliau sama sekali. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ditanya mengenai bukti, Anwar menyinggung kekayaan melimpah seseorang yang telah menjadi perdana menteri itu sudah cukup. “Selain dari yang telah dicatat dalam buku Barry Wein, Malaysian Maverick,” katanya.

Anwar menyayangkan, terkait dengan orang-orang korup ini seringkali memakai isu kaum dan agama. Mengutip puisi Taufiq Ismail, perdana menteri menyebut mereka "pahlawan kesiangan". 

“Saya jawab dengan keras: ‘Betul Anda jadi pembela negara, rakyat, nasionalis tulen? Bawalah pulang puluhan miliar yang Anda kumpulkan, itu akan lebih baik,” kata Anwar.

Melalui Twitter pada Senin, 15 Mei 2023, Mahathir meminta Anwar menunjukkan bukti bahwa dia telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga saya. "Sejauh berbicara di panggung politik tanpa bukti, siapa pun bisa melakukannya. Orang-orang ini disebut 'mat retorik'," katanya, menuntut eks wakil menterinya itu juga transparan soal harta kekayaannya.

Mahathir dan Anwar dulunya memiliki hubungan dekat. Mahathir menyebut Anwar sebagai teman dan anak didiknya. Dia menunjuk Anwar penggantinya pada 1993, tetapi kemudian, di tengah ketidaksepakatan tentang bagaimana menangani krisis keuangan Asia pada 1998, dia mengatakan bahwa Anwar tidak layak untuk memimpin “karena karakternya”.

Antara tugasnya sebagai wakil perdana menteri pada 1990-an dan sebagai perdana menteri resmi pada 2018, Anwar menghabiskan hampir satu dekade di penjara karena tuduhan sodomi dan korupsi. Anwar membantah dakwaan terhadapnya bermotivasi politik.

Setelah beberapa dekade permusuhan, keduanya mengubur kapak secara singkat pada 2018 untuk menggulingkan koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa saat itu. Keduanya kemudian berselisih lagi dalam dua tahun, mengakhiri pemerintahan Pakatan Harapan mereka yang berusia 22 bulan dan menjerumuskan Malaysia ke dalam suatu periode ketidakstabilan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

19 jam lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

1 hari lalu

Bupati Temanggung HM AL Khaziq (kanan) menyiramkan air pada Rigen saat tradisi Ruwat Rigen di lembah gunung Sindoro dan gunung Sumbing Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 7 Agustus 2022. Tradisi Ruwat Rigen (tempat menjemur tembakau) rutin dilaksanakan masyarakat petani tembakau di lereng gunung Sindoro - Sumbing menjelang musim panen tembakau sebagai wujud permohonon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan kesuksesan. ANTARA/Anis Efizudin
Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Muhammad Al Khadziq mengklaim tidak pernah membiarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pendidikan selama masa jabatannya.


Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

1 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayakan jabatan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju.


KPK Rampungkan Pemeriksaan 9 Saksi Korupsi Paket Pengerukan Kesyahbandaran dan Pelabuhan

1 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023. Foto : TEMPO/Imam Sukamto
KPK Rampungkan Pemeriksaan 9 Saksi Korupsi Paket Pengerukan Kesyahbandaran dan Pelabuhan

KPK telah merampungan pemeriksaan saksi dugaan korupsi pengerukan alur pelayaran.


Korupsi Jalan Tol MBZ, Mantan Dirut Jasamarga Jalanlayang Cikampek Dituntut 4 tahun dan Denda Rp 1 Miliar

2 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat Djoko Dwijono (tengah) mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tinggi Tipikor, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Dalam sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi yaitu mantan Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna dan mantan Direktur Teknik PT Jasamarga Japek Selatan Biswanto. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Korupsi Jalan Tol MBZ, Mantan Dirut Jasamarga Jalanlayang Cikampek Dituntut 4 tahun dan Denda Rp 1 Miliar

Mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono tidak diminta mengembalikan uang negara.


KPK Cegah Seorang WNA Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan

2 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah Seorang WNA Bepergian ke Luar Negeri untuk Penyidikan Korupsi Lahan DP Nol Rupiah di Rorotan

Sebelumnya, KPK mengajukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan.


KPK: Uang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam Mengalir ke 12 Pegawai PLN UIK SBS, Rugikan Negara Rp 25 Miliar

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan saat konferensi pers terkait penetapan tersangka kasus korupsi PLTU Bukit Asam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. KPK menahan General Manager pada PT. PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manager Enjiring PT. PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (UIK SBS) Tahun 2017 - 2022 yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Uang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam Mengalir ke 12 Pegawai PLN UIK SBS, Rugikan Negara Rp 25 Miliar

Para tersangka korupsi di PLTU Bukit Asam itu telah ditahan di Rutan KPK selama 20 hari ke depan.


UMKM Mitra Binaan Pertamina Ini Ekspor Perdana 2,5 Ton Kerupuk Kulit Ikan Patin ke Malaysia

3 hari lalu

Ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin dilakukan CV Raja Patin Indonesia, mitra binaannya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Foto Istimewa
UMKM Mitra Binaan Pertamina Ini Ekspor Perdana 2,5 Ton Kerupuk Kulit Ikan Patin ke Malaysia

Pemilik CV Raja Patin Indonesia, Tri Handayani, panjang lebar menceritakan hingga bisa melakukan ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin ke Malaysia.


Zelensky Tolak PM Hungaria Viktor Orban Sebagai Mediator Rusia-Ukraina

3 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadiri kebaktian untuk memperingati para korban Perang Dunia II di Katedral Saint Peter dan Paul bersama Presiden Polandia Andrzej Duda, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Lutsk, Ukraina 9 Juli 2023. REUTERS/Alina Smutko
Zelensky Tolak PM Hungaria Viktor Orban Sebagai Mediator Rusia-Ukraina

Zelensky mengatakan bahwa Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tidak dapat menjadi penengah dalam konflik Rusia dan Ukraina


Lembaga Antirasuah Seperti KPK di Beberapa Negara, Kerja Keras Berantas Korupsi

4 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Lembaga Antirasuah Seperti KPK di Beberapa Negara, Kerja Keras Berantas Korupsi

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, negara-negara lain juga memiliki lembaga penanganan korupsi.