Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lanjutkan Kampanye setelah Melahirkan, Bagaimana Peluang Paetongtarn Shinawatra dalam Pemilu Thailand?

Reporter

image-gnews
Paetongtarn Shinawatra. REUTERS/Athit Perawongmetha
Paetongtarn Shinawatra. REUTERS/Athit Perawongmetha
Iklan

Paetongtarn Shinawatra unggul dalam jejak pendapat

Paetongtarn, 36 tahun, adalah calon terdepan dalam banyak jajak pendapat untuk pemilu 14 Mei 2023. Partai Pheu Thai-nya juga memimpin dalam jajak pendapat baru-baru ini dan telah memenangkan setiap pemilihan sejak 2001, termasuk dua kontestasi yang dicapai dengan telak.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha tertinggal jauh di belakang Paetongtarn Shinawatra, saingan utama dalam jajak pendapat menjelang pemilihan umum. Dukungan terhadap Paetongtarn Shinawatra melonjak 10 poin menjadi 38,2% dalam survei yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration (NIDA) yang diterbitkan pada akhir pekan, sementara Prayuth membuntuti di tempat ketiga dengan 15,65%.

Politisi oposisi, Pita Limjaroenrat, yang memimpin partai Phak Kao Klai, mendapat dukungan dari 15,75% responden. Paetongtarn adalah putri bekas PM Thaksin Shinawatra, yang juga miliarder populer di Thailand.

Sebagian besar analis memperkirakan Pheu Thai akan gagal total dan perlu membentuk aliansi, yang gagal dilakukan pada pemilu 2019. Itu adalah jajak pendapat pertama yang diadakan sejak pemerintahan bibinya, Yingluck Shinawatra, digulingkan dalam kudeta 2014.

Partai oposisi lainnya, Move Forward, secara umum dipandang sebagai mitra yang paling mungkin dan sekarang mengalami lonjakan jajak pendapat yang terlambat.

Saat ditanya tentang aliansi Move Forward, dia mengatakan Pheu Thai akan bergabung dengan "partai-partai yang mendukung kebijakan kami" dan mengesampingkan saingan yang didukung militer.

Sikap publik terhadap keluarga Shinawatra tetap terbelah di Thailand. Mereka dicintai oleh banyak orang selama bertahun-tahun karena kebijakan populisnya, tetapi dicerca oleh beberapa keluarga dan institusi paling kuat di negara itu.

Ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, adalah perdana menteri selama lima tahun sebelum dia digulingkan oleh militer dalam kudeta 2006. Dia dan saudari Yingluck sama-sama mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara karena penyalahgunaan kekuasaan, tuduhan yang menurut mereka bermotivasi politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Senin, Thaksin, 73 tahun, menegaskan kembali janjinya di Twitter bahwa dia akan kembali ke Thailand setelah 15 tahun di pengasingan.

Kendati demikian, Paetongtarn pada Rabu menekankan kepulangan ayahnya tidak akan terkait dengan politik. "Ayah ingin kembali untuk merawat cucu-cucunya. Dia tidak mengatakan ingin menjadi perdana menteri," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

17 hari lalu

Seorang tentara dari Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) berpatroli dengan kendaraan, di samping area yang hancur akibat serangan udara Myanmar di Myawaddy, kota perbatasan Thailand-Myanmar di bawah kendali koalisi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Persatuan Nasional Karen, di Myanmar, 15 April 2024. REUTERS/Athit Perawongmetha
Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar

Myanmar, yang dulunya dikenal sebagai Burma itu telah lama dianggap sebagai negara paria ketika berada di bawah kekuasaan junta militer yang menindas.


Donald Trump Sebut Tak Akan Ada Pemilu Lagi Jika Ia Kalah

49 hari lalu

Presiden AS Donald Trump meniup lilin ulang tahunnya saat makan siang bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Singapura, Senin, 11 Juni 2018. Kejutan kue ulang tahun tersebut diberikan oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Ministry of Communications and Information Singapore via AP
Donald Trump Sebut Tak Akan Ada Pemilu Lagi Jika Ia Kalah

Donald Trump memprediksi akhir dari pemilu di AS jika ia kalah dari Joe Biden pada November mendatang.


Terbaru Sindir Speaker Masjid, Ini Deretan Kontroversi Gus Miftah

53 hari lalu

Momen Gus Miftah membagikan uang. Foto: Istimewa
Terbaru Sindir Speaker Masjid, Ini Deretan Kontroversi Gus Miftah

Gus Miftah mengkritisi larangan pemerintah terkait penggunaan speaker masjid di bulan Ramadan.


Bawaslu Temukan Pembagian Bahan Kampanye saat Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

53 hari lalu

Sejumlah WNI mengantre untuk verifikasi data pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di World Trad Center, Kuala Lumpur, Minggu, 10 Maret 2024. KPU menetapkan 62.217 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Bawaslu Temukan Pembagian Bahan Kampanye saat Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Bawaslu menemukan adanya kegiatan kampanye di TPS saat PSU di Kuala Lumpur.


Anggota Bawaslu RI Beberkan Sejumlah Kejanggalan PSU di Kuala Lumpur

53 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Anggota Bawaslu RI Beberkan Sejumlah Kejanggalan PSU di Kuala Lumpur

Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Malaysia, menorehkan sejumlah catatan dari Bawaslu RI. Anggota Bawaslu ini membeberkannya.


Sederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali

54 hari lalu

Ratna Sarumpaet saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Ia divonis dua tahun penjara yang diterimanya untuk dakwaan menyebarkan berita bohong alias hoax.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sederet Kontroversi Ratna Sarumpaet, Terbaru Keluar Pakai Mobil saat Perayaan Nyepi di Bali

Ratna Sarumpaet kembali menjadi perbincangan publik lantaran aksinya keluar rumah dengan mobil saat perayaan Nyepi di Bali.


Heboh Dikira Mau Nikah Lagi, Marshanda Ternyata Kampanye Ini

6 Maret 2024

Ilustrasi Marshanda kerja sama dengan brand kecantikan Cleora Beauty/Cleora Beauty
Heboh Dikira Mau Nikah Lagi, Marshanda Ternyata Kampanye Ini

Aktris Marshanda membagikan unggahan ia mengenakan gaun biru, lengkap dengan buket cantik. Apa ia sedang menyebarkan undangan pernikahan?


Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi dan Sanksi Bawaslu

2 Maret 2024

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Rakyat Bunta di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (13 Feb).
Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024, Ini Kronologi dan Sanksi Bawaslu

Mendag dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terbukti melanggar administrasi pemilu terkait cuti kampanye. Lantas, bagaimana kronologi dan sanksi Bawaslu?