TEMPO.CO, Jakarta - China semakin banyak mengeluarkan pencekalan termasuk terhadap eksekutif asing karena terlibat sejumlah kasus. Kondisi ini terjadi di tengah pernyataan pemerintah bahwa negara itu terbuka untuk bisnis setelah tiga tahun pembatasan ketat Covid-19.
Puluhan orang China dan asing terjerat larangan bepergian keluar negeri, menurut sebuah laporan kelompok hak asasi Safeguard Defenders, sementara analisis Reuters menemukan lonjakan kasus pengadilan yang melibatkan larangan semacam itu dalam beberapa tahun terakhir, dan lobi bisnis asing menyuarakan keprihatinan tentang tren tersebut.
"Sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada 2012, China telah memperluas lanskap hukum untuk larangan keluar dan semakin sering menggunakannya, terkadang di luar pembenaran hukum," demikian bunyi laporan Safeguard Defenders.
"Antara 2018 dan Juli tahun ini, tidak kurang dari lima undang-undang (China) baru atau yang diamandemen mengatur penggunaan larangan keluar, dengan total hari ini 15 undang-undang," kata Laura Harth, direktur kampanye kelompok tersebut.
Safeguard Defenders memperkirakan "puluhan ribu" orang China dilarang keluar pada satu waktu. Makalah akademis tahun 2022 oleh Chris Carr dan Jack Wroldsen juga menemukan 128 kasus larangan keluar terhadap orang asing antara tahun 1995 dan 2019, termasuk 29 orang Amerika dan 44 orang Kanada.
Perhatian pada larangan keluar muncul saat ketegangan China-AS meningkat karena perselisihan perdagangan dan keamanan. Ini kontras dengan pesan China yang membuka diri untuk investasi dan perjalanan ke luar negeri, muncul dari isolasi beberapa pembatasan Covid yang paling ketat di dunia.
Analisis Reuters terhadap catatan tentang larangan keluar, dari database Mahkamah Agung China, menunjukkan peningkatan delapan kali lipat dalam kasus yang menyebutkan larangan antara tahun 2016 dan 2022.
China pekan lalu memperkuat undang-undang kontra-spionase, memungkinkan larangan keluar diberlakukan pada siapa pun, China atau asing, yang sedang diselidiki.
Sebagian besar kasus dalam database yang mengacu pada larangan keluar bersifat perdata, bukan pidana. Reuters tidak menemukan adanya keterlibatan orang asing atau subversi yang sensitif secara politik atau masalah keamanan nasional.
Sebagai perbandingan, AS dan Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan terhadap beberapa tersangka kriminal, tetapi umumnya tidak untuk tuntutan perdata.
Penggerebekan
Kementerian Keamanan Publik China belum mengeluarkan pernyataan tentang masalah ini. Mereka juga belum mengumumkan jumlah orang yang dilarang bepergian ke luar negeri.
Satu orang yang dicegah meninggalkan China tahun ini adalah seorang eksekutif Singapura di perusahaan Mintz Group, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.
Mintz mengatakan pada akhir Maret pihak berwenang telah menggerebek kantor perusahaan di China dan menahan lima staf lokal. Kementerian luar negeri mengatakan pada saat itu Mintz dicurigai terlibat dalam operasi bisnis yang melanggar hukum. Polisi mengunjungi kantor Bain & Co di Shanghai dan menanyai stafnya, kata konsultan manajemen AS pekan lalu.
"Karena meningkatnya ketegangan antara AS dan China, risiko (larangan keluar) ini meningkat," kata Lester Ross, seorang pengacara veteran di China yang telah menangani kasus larangan keluar.
"Saya telah melihat peningkatan dalam perusahaan dan entitas yang mengkhawatirkan hal ini dan meminta saran kami tentang cara mempersiapkan dan mengurangi risiko" larangan keluar, kata Ross, kepala komite kebijakan Kamar Dagang Amerika di China.
Bisnis asing prihatin dengan pengawasan yang ketat dan pasal karet dari undang-undang kontra-spionase, yang mengatakan larangan keluar dapat dikenakan pada mereka yang menyebabkan "kerusakan terhadap keamanan nasional atau kerusakan signifikan pada kepentingan nasional".
"Ketidakpastiannya sangat besar," kata Jorg Wuttke, kepala Kamar Dagang Uni Eropa di China. "Bisakah Anda melakukan uji tuntas? Kejelasan harus datang."
"Pada saat China secara proaktif mencoba memulihkan kepercayaan bisnis untuk menarik investasi asing, larangan keluar mengirimkan sinyal yang sangat beragam," kata Kamar Dagang Uni Eropa.
Orang-orang yang dilarang meninggalkan China termasuk orang China biasa yang terlibat dalam perselisihan keuangan serta pembela hak asasi, aktivis dan pengacara, dan etnis minoritas seperti Uyghur di wilayah Xinjiang barat laut China, menurut laporan Safeguard Defenders.
Ini mengutip laporan pengadilan China yang mengatakan 34.000 orang ditempatkan di bawah larangan keluar antara 2016 dan 2018 karena berutang, naik 55% dari periode yang sama tiga tahun sebelumnya.
Beberapa aktivis mengatakan penggunaan larangan keluar yang lebih luas mencerminkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat di bawah Presiden Xi.
"Mereka dapat menemukan alasan untuk menghentikan Anda meninggalkan negara itu," kata Xiang Li, seorang aktivis HAM China yang ditolak keluar selama dua tahun sebelum melarikan diri dari China pada 2017 dan kemudian menerima suaka di Amerika Serikat.
REUTERS
Pilihan Editor Bos Grup Wagner Minta Dikirimi 300 Ton Peluru Per Hari untuk Rebut Bakhmut
