TEMPO.CO, Jakarta - Makin panasnya situasi di Sudan akibat perang antara tentara dan pasukan paramiliter RSF, menyebabkan negara-negara asing berusai mengevakuasi warga masing-masing, tak terkecuali pemerintah Indonesia.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, melalui pesan singkat, Minggu, 23 April 2023, menyatakan Pemerintah RI sedang terus bekerja mempersiapkan evakuasi berkoordinasi dengan PBB dan beberapa misi asing di Sudan.
Namun, Judha tidak menyebutkan detail upaya yang dilakukan. "Mohon doanya..,," katanya.
Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Khartoum, WNI yang berada di Sudan saat ini berjumlah 1.209. Menlu Retno Marsudi mengatakan, dia tengah mematangkan rencana evakuasi bersama lima perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris mengatakan akan membantu staf dari kedutaan agar dapat keluar dari Sudan, tetapi evakuasi dari beberapa negara lain menghadapi masalah pada hari Minggu, 23 April 2023, ketika faksi militer yang bersaing bertempur di ibu kota Khartoum.
Letusan pertempuran delapan hari lalu antara tentara dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah memicu krisis kemanusiaan, menewaskan 400 orang dan menjebak ribuan warga sipil di rumah mereka.
Ketika orang-orang berusaha melarikan diri dari kekacauan dan negara-negara asing mencoba menarik warga negara mereka, tembakan terdengar di seluruh ibu kota dan asap hitam membubung di atas awan kata seorang wartawan Reuters.
Pihak yang bertikai saling menuduh menyerang konvoi warga negara Prancis, keduanya mengatakan satu orang Prancis terluka. Kementerian Luar Negeri Prancis, yang sebelumnya mengatakan sedang mengevakuasi staf diplomatik dan warga negara, tidak berkomentar.
Tentara juga menuduh RSF menyerang dan menjarah konvoi Qatar yang menuju ke Port Sudan. Doha tidak merilis pernyataan langsung tentang insiden apa pun.
Mesir mengatakan seorang anggota misinya di Sudan terluka akibat tembakan, tanpa memberikan perincian.
Presiden Joe Biden mengatakan AS untuk sementara menangguhkan operasi di kedutaannya di Khartoum tetapi tetap berkomitmen kepada rakyat Sudan, mengulangi seruan untuk gencatan senjata.
"Pihak yang berperang harus menerapkan gencatan senjata segera dan tanpa syarat, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan menghormati keinginan rakyat Sudan," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Paus Fransiskus mengimbau diakhirinya kekerasan selama doa tengah hari Minggu di Roma.
Pertempuran pecah di Khartoum, bersama dengan kota kembar Omdurman dan Bahri yang bersebelahan, dan bagian lain negara itu pada 15 April, empat tahun setelah otokrat Omar al-Bashir yang telah lama berkuasa digulingkan dalam pemberontakan rakyat.
Tentara dan RSF bersama-sama melakukan kudeta pada tahun 2021 tetapi berselisih selama negosiasi mengenai rencana untuk membentuk pemerintahan sipil dan mengintegrasikan RSF ke dalam angkatan bersenjata.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan angkatan bersenjata negara itu telah mengevakuasi staf diplomatik dan anggota keluarga mereka.
Pejabat AS mengatakan pasukan khusus yang menggunakan pesawat termasuk helikopter MH-47 Chinook menyapu ibu kota Sudan yang dilanda pertempuran pada Sabtu dari pangkalan AS di Djibouti, menghabiskan hanya satu jam di darat untuk membawa kurang dari 100 orang.
"Tidak ada tembakan senjata ringan saat masuk dan dapat masuk dan keluar tanpa masalah," kata Letnan Jenderal Douglas Sims, direktur operasi di Staf Gabungan militer.
Chris Maier, asisten menteri pertahanan, mengatakan militer AS mungkin menggunakan drone atau citra satelit untuk mendeteksi ancaman terhadap orang Amerika yang melakukan perjalanan melalui jalur darat keluar dari Sudan, atau menempatkan aset angkatan laut di Port Sudan untuk membantu orang Amerika tiba di sana.
Gencatan senjata dilanggar
Runtuhnya Sudan secara tiba-tiba ke dalam peperangan telah menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil, membawa negara yang sudah miskin itu ke ambang bencana kemanusiaan dan mengancam konflik yang lebih luas yang dapat menarik kekuatan luar.
Di luar Khartoum, laporan tentang kekerasan terburuk datang dari Darfur, wilayah barat yang berbatasan dengan Chad yang juga berkonflik sejak 2003 dan menyebabkan 300.000 orang tewas serta 2,7 juta orang mengungsi.
Tentara di bawah Abdel Fattah al-Burhan dan RSF, dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo Hemedti, telah gagal mematuhi gencatan senjata yang disepakati hampir setiap hari, termasuk gencatan senjata tiga hari untuk hari raya Idul Fitri, yang dimulai pada Jumat.
Untuk pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran, sebuah video diposting yang secara singkat memperlihatkan Hemedti dalam pakaian perang di kursi penumpang sebuah pick-up, dikelilingi oleh pasukan yang bersorak-sorai, di dekat istana kepresidenan Khartoum.
Burhan mengatakan pada hari Senin bahwa dia berkantor di markas tentara di pusat Khartoum, sekitar 2 km dari istana.
Pertempuran berlanjut di sekitar markas tentara dan bandara, yang telah ditutup dan selama dua hari terakhir di Bahri, di mana tentara telah menggunakan pasukan darat serta serangan udara untuk mencoba memukul mundur RSF.
RSF mengatakan pada hari Minggu bahwa pasukannya menjadi sasaran serangan udara di distrik Kafouri Bahri dan puluhan orang "tewas dan terluka".
Pasukan RSF dikerahkan secara besar-besaran di jalan-jalan dan di jembatan-jembatan di ibu kota, dengan pasukan tentara terlihat di beberapa bagian Omdurman. Lingkungan sekitar sebagian besar kosong dari warga sipil.
Di Bahri, sebuah video menunjukkan pasar besar terbakar. Penduduk melaporkan penjarahan di distrik tersebut, yang merupakan pusat industri.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Ghebreyesus menggambarkan beberapa serangan mematikan terhadap fasilitas kesehatan. "Paramedis, perawat garis depan, dan dokter seringkali tidak dapat mengakses yang terluka dan yang terluka tidak dapat mencapai fasilitas," cuitnya.
REUTERS
Pilihan Editor Anak Jubir Putin Ikut Perang di Ukraina, Bergabung dengan Grup Wagner
