TEMPO.CO, Jakarta - Perombakan cepat sistem wajib militer di Rusia yang dilakukan parlemen pada Rabu, 12 April 2023, menggarisbawahi perjuangan untuk mendapatkan tenaga tambahan bagi pasukannya yang berperang di Ukraina.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Rabu, mengatakan undang-undang yang "sangat penting" itu dimaksudkan untuk menyelesaikan apa yang disebutnya "kekacauan" di pusat-pusat rancangan Rusia yang telah diekspos oleh mobilisasi parsial pada September, ketika pemerintah terpaksa menarik kembali sejumlah dokumen wajib militer (wamil) yang keliru diterbitkan.
Dalam beberapa hal, undang-undang baru tersebut lebih keras daripada keputusan bulan September tentang mobilisasi parsial, yang penegakannya tidak merata, dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.
Jika pada wamil September, yang dokumennya hanya dianggap sah setelah diserahkan secara fisik kepada mereka, dapat menghindari wamil tersebut hanya dengan tak mengambil panggilan mereka, undang-undang baru akan membuat hal itu menjadi tidak mungkin.
Pemberitahuan wamil dibuat sulit untuk dihindari dengan memberikan surat-surat di platform Gosuslugi (“layanan negara”), yang digunakan orang-orang Rusia untuk penggunaan yang luas dalam berbagai tugas harian, mulai dari mendaftarkan anak mereka ke sekolah, hingga meminta janji dengan dokter dan membayar pajak mereka.
Selain itu, undang-undang mengizinkan setiap wajib militer yang masih mengabaikan panggilan online mereka setelah periode tujuh hari untuk secara hukum dinyatakan sebagai buronan, dilarang meninggalkan Rusia, dan aset mereka dibekukan.
Undang-undang baru itu tampaknya merupakan bagian dari dorongan baru untuk menghasilkan lebih banyak tenaga militer Rusia di Ukraina, di mana para analis mengatakan serangan musim dingin yang sangat dinanti tampaknya gagal tanpa keuntungan yang berarti bagi Moskow.
Pada 30 Maret, Intelijen Pertahanan Inggris mengatakan bahwa Rusia berencana merekrut 400 ribu tentara profesional tambahan, menggemakan laporan media Rusia.
