Ali Khamenei Tegaskan Kembali Undang-undang Wajib Hijab di Iran

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, Selasa, 4 April 2023, menegaskan kembali undang-undang wajib hijab negara itu, mengatakan bahwa melepas penutup kepala Islami itu “dilarang” di saat Teheran terus menunjukkan kekakuannya dalam masalah ini.

Iran baru-baru ini mengindikasikan mereka tidak akan menarik aturan ketat berbusana untuk perempuan. Pada Sabtu, Presiden Ebrahim Raisi mengatakan hijab adalah wajib. Di hari yang sama sebelumnya, media pemerintah mengutip kepala peradilan, Gholamhossein Mohseni Ejei, yang mengatakan membukanya “"sama saja dengan permusuhan dengan rezim dan nilai-nilainya" dan bahwa wanita yang tidak menutupi rambut mereka "akan dihukum."

Pesan dari para pejabat Iran datang di tengah-tengah meningkatkan jumlah perempuan di Iran yang muncul di depan umum tanpa berhijab setelah kematian seorang perempuan kurdi berusia 22 tahun Mahsa Amini di tahanan kepolisian.

Khamenei, otoritas tertinggi di Iran, adalah pejabat terakhir yang menekankan undang-undang wajib hijab, dengan mengatakan hijap adalah sebuah “kewajiban agama dan legal, bukan pembatasan pemerintah.”

“Melepas hijab dilarang secara agama dan secara politik,” kata media pemerintah mengutip perkataannya dalam sebuah rapat dengan para pejabat senior.

Khamenei menuduh “mata-mata musuh” yang berada di balik kampanye anti-hijab di Iran. “Banyak (perempuan) yang melepas hijab mereka tidak tahu mengenai hal ini. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan melakukannya,” katanya.

Amini, seorang perempuan Kurdi Iran, tewas pada 16 September dalam tahanan tak lama setelah ditangkap oleh polisi moral di Teheran untuk dugaan melanggar aturan berpakaian untuk perempuan. Kematiannya memicu protes anti-rezim seluruh negeri selama berbulan-bulan. Dalam protes itu beberapa perempuan melepas hijab dan bahkan membakarnya. Unjuk rasa-unjuk rasa akhirnya mereda karena tindakan keras yang mematikan dari rezim.

Khamenei menolak protes-protes itu sebagai sebuah “konspirasi” yang dihasut pemerintahan-pemerintahan Barat yang menggunakan hak-hak perempuan sebagai sebuah “alasan”. Sebelumnya ia menuduh AS dan Israel mengatur protes-protes tersebut.

Kelompok Hak Asasi Manusia yang berpusat di Norwegia, Selasa, mengatakan pasukan keamanan Iran telah membunuh setidaknya 537 people dalam tindakan represif mereka pada demonstrasi-demonstrasi.

Iran menjadikan hijab sebagai kewajiban untuk digunakan kaum perempuan tak lama setelah revolusi 1979 negara tersebut. Perempuan yang melanggar aturan ketat berbusana berisiko ditangkap oleh polisi moral negara itu. Berdasarkan aturan berpakaian, kaum perempuan diwajibkan menutup rambut mereka seluruhnya di depan umum dan mengenakan pakaian-pakaian panjang dan longgar.

REUTERS

Pilihan Editor: AS Tewaskan Pemimpin Senior ISIS di Suriah, Ditembak Drone saat Menelepon