TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Korea Selatan pada Senin 6 Maret 2023 mengumumkan tawarannya untuk memberikan kompensasi kepada korban pekerja paksa yang terjadi selama masa penjajahan Jepang.
Rencana yang disambut dengan protes di Korea Selatan tetapi dipuji sebagai "bersejarah" oleh Amerika Serikat, dilakukan ketika Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berusaha memperbaiki hubungan dengan Jepang saat Korea Utara mempercepat program nuklir dan misilnya.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan para mantan pekerja, yang masih hidup sekarang berusia 90-an, akan diberi kompensasi melalui yayasan publik yang didanai oleh perusahaan sektor swasta domestik, dan bukan oleh perusahaan Jepang yang terlibat dalam kerja paksa.
Di bawah skema yang akan diumumkan oleh kementerian luar negeri, Yayasan Korban Mobilisasi Paksa oleh Kekaisaran Jepang diperkirakan akan memperoleh sumbangan dari perusahaan Korsel.
Salah satu perusahaan tersebut adalah produsen baja POSCO, yang memperoleh keuntungan dari perjanjian bilateral pada 1965, di mana Jepang menawarkan hibah sebesar US$300 juta atau sekitar Rp4,5 triliun kepada Seoul untuk kompensasi.
Yayasan tersebut dibentuk pada 2014 di bawah cabang Kementerian Dalam Negeri Korsel sesuai dengan undang-undang khusus terkait. Para korban dan kelompok sipil pendukung telah memprotes keras rencana tersebut selama audiensi publik pada Desember.
Sekitar selusin pengunjuk rasa berdemonstrasi saat Park membuat pengumuman tersebut.
"Ini adalah kemenangan penuh Jepang, yang mengatakan tidak akan membayar satu yen pun untuk masalah kerja paksa," Lim Jae-sung, seorang pengacara untuk beberapa korban, mengatakan dalam sebuah posting Facebook pada Minggu, mengutip laporan media awal dari kesepakatan tersebut.
Sementara itu, oposisi utama Partai Demokrat mengecam rencana itu sebagai "diplomasi tunduk".
“Ini hari yang memalukan,” kata An Ho-young, juru bicara partai, dalam sebuah pernyataan. “Perusahaan Jepang yang terlibat dalam kejahatan perang menerima kesenangan bahkan tanpa bergerak, dan pemerintah Jepang berhasil menghilangkan masalah.”
