Minta PBB Tingkatkan Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM
Selain menyerukan aksi konkret penghentian konflik, Menteri Retno juga meminta PBB untuk meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Dia juga menyarankan supaya organisasi global itu menguatkan arsitektur HAM.
"Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan alat rivalitas geopolitik," kata Retno.
Desak Pelucutan Senjata Nuklir
Retno Marsudi juga mendesak negara-negara untuk ikut upaya mendorong pelucutan senjata nuklir, saat menyampaikan pidato di forum PBB.
“Bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar," katanya di konferensi pelucutan senjata PBB di Jenewa pada Senin, 27 Februari 2023, tanpa merinci rivalitas antar-kekuatan besar itu negara mana.
Menteri Retno mengatakan, perlu adanya kemauan politik untuk pelucutan senjata nuklir ini. Fokus utama yang perlu didorong, menurut Retno, adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum.
NSA adalah adanya jaminan, negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Ini merupakan insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir.
Retno juga menyerukan PBB untuk memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Poin lain yang menjadi sorotan menlu adalah perlunya memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir.
“Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara," kata Retno.
Dia menambahkan, langkah ini akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.
DANIEL A. FAJRI | ANTARA
Pilihan Editor: Menlu Retno Usul Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Usung Tema Inklusivitas
