TEMPO.CO, Jakarta - Ibu Kota Indonesia akan pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 2024 dengan julukan Ibu Kota Negara disingkat IKN Nusantara.
Pemindahan ibu kota ini menurut Presiden Jokowi untuk mengurangi beban Pulau Jawa. Sebab pulau itu sudah bertahun-tahun menjadi pusat kegiatan perekonomian dan masyarakat Indonesia. Daya dukung lingkungan Pulau Jawa yang dihuni oleh 54 persen dari total penduduk Indonesia sudah terlalu rendah karena banyaknya beban yang ditimbulkan dari memusatnya segala kegiatan masyarakat di Pulau Jawa.
Pemindahan IKN Secara Bertahap
Laman its.ac.id menyebutkan pada tahun 2020 diadakan penyiapan regulasi. Tahun selanjutnya dilakukan penyediaan lahan dan persiapan Detail Engineering Design (DED). Pembangunan kawasan inti pada tahun 2022-2024, hingga tahap pembangunan kawasan pendukung dan pemindahan kantor-kantor lembaga negara yang dijadwalkan selesai pada 2045.
Pemindahan ini diproyeksikan akan menelan anggaran sebesar Rp 466 Triliun yang akan bersumber dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta membutuhkan lahan seluas 3.000 hektar.
Pemindahan ibu kota sudah pernah dilakukan beberapa negara di kawasan Asia. Diantaranya Myanmar yang memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw dan Malaysia yang hanya memindahkan kantor-kantor pemerintahannya ke Putrajaya.
Pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw dicetuskan pada tahun 2001 dan rampung pada 2005. Myanmar memindahkan ibu kotanya hanya karena memenuhi ambisi pimpinan militer sekaligus pimpinan negara Myanmar pada saat itu, Than Shwe. Keputusan pemindahan ibu kota oleh Than Shwe diduga dilatarbelakangi oleh tradisi Raja Burma yang dulu sering memindahkan ibu kota atas dasar peramal.
Meski begitu, ada alasan rasional dibalik pemindahan ibu kota Myanmar. Menurut Than Shwe, iklim Naypyidaw lebih aman daripada Yangon yang sering dilalui oleh badai siklon. Selain itu, posisinya yang berada di tengah negara Myanmar diharapkan dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Ambisinya, Naypyidaw akan menjadi setara dengan Canberra di Australia dan Brasilia di Brazil, menjadi ibu kota dan pusat ekonomi masyarakat yang bersih dari polusi.
Perencanaan kurang matang, bukannya sesuai dengan keinginan Than Shwe, Naypyidaw malah jadi kota hantu. Hal ini lantaran sepinya kegiatan masyarakat akibat kurangnya fasilitas umum. Pemerintah Myanmar terlalu fokus untuk membangun perkantoran dan fasilitas militer dan melupakan pembangunan fasilitas umum dan perumahan.
Lain cerita dari Myanmar, Malaysia memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negaranya ke Putrajaya sebagai kota administratif pada tahun 1999. Dulunya, Putrajaya adalah lahan perkebunan karet dan kelapa sawit yang bernama Prang Besar. Tahun 1990an, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, memulai pembangunan daerah tersebut menjadi sebuah kota. Alasannya, Kuala Lumpur sudah terlalu padat sehingga pusat pemerintahan Malaysia perlu dipindahkan ke tempat lain.
Dengan bangunan-bangunan berarsitektur indah dan tata kota yang rapi, Putrajaya dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus penyangga Kuala Lumpur sebagai ibu kota.
Pembangunan kawasan baru IKN Malaysia ini cukup berhasil karena dalam prosesnya, pemerintah Malaysia memperhatikan segala aspek kehidupan. Pemerintah Malaysia membangun gedung-gedung perkantoran, sistem transportasi, perumahan, dan rumah ibadah. Selain itu, bangunan-bangunan yang ada di Putrajaya senantiasa mengedepankan prinsip hemat energi air dan listrik.
NOVITA ANDRIAN
Pilihan editor : BNI dan Kementerian PUPR Sinergi Wujudkan Hunian Smart Village di IKN
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
