TEMPO.CO, Jakarta - Taliban melarang perempuan melanjutkan kuliah di Universitas Afghanistan. Alasannya, menurut Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Neda Mohammad Nadeem, para siswa perempuan tidak mengikuti instruksi termasuk aturan berpakaian yang pantas.
Baca: Perempuan Afghanistan Gelar Protes Melawan Larangan Kuliah Taliban
Larangan itu diumumkan awal pekan ini. Keputusan tersebut adalah pembatasan terbaru atas hak-hak perempuan di Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus tahun lalu.
Hal itu telah memicu kemarahan global, termasuk dari negara-negara Muslim yang menganggapnya bertentangan dengan Islam. Negara-negara yang tergabung dalam G7 juga menyatakan bahwa larangan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun Menteri Nadeem bersikeras bahwa siswa perempuan telah mengabaikan instruksi Islam, termasuk soal berpakaian ketika bepergian. "Sayangnya setelah lewat 14 bulan, instruksi Kementerian Pendidikan Tinggi Imarah Islam tentang pendidikan perempuan tidak dilaksanakan," kata Nadeem dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah.
"Mereka berpakaian seperti akan pergi ke pesta pernikahan. Gadis-gadis yang datang ke universitas dari rumah juga tidak mengikuti instruksi tentang hijab."
Nadeem juga mengatakan beberapa mata pelajaran sains tidak cocok untuk wanita. “Teknik, pertanian dan beberapa mata kuliah lainnya tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan mahasiswi dan juga budaya Afghanistan,” katanya.
Pihak juga berwenang telah memutuskan untuk menutup madrasah yang hanya mengajar siswa perempuan tetapi ditempatkan di dalam masjid. Larangan perempuan berkuliah di universitas diterbitkan kurang dari tiga bulan setelah ribuan mahasiswi diizinkan mengikuti ujian masuk universitas. Banyak di antara mereka yang bercita-cita untuk mengajar dan menjadi dokter sebagai karir masa depan.
Sekolah menengah untuk anak perempuan telah ditutup di sebagian besar negara selama lebih dari setahun. Taliban telah menyatakan banyak alasan mengapa sekolah untuk kaum perempuan itu belum dibuka kembali.
Wanita perlahan-lahan tersingkir dari kehidupan publik sejak kembalinya Taliban. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan hanya tinggal di rumah.
Mereka juga dilarang bepergian tanpa kerabat laki-laki dan harus menutupi diri di depan umum. Kaum wanita dilarang pergi ke taman, pameran, pusat kebugaran dan pemandian umum.
Perlakuan Taliban terhadap perempuan termasuk langkah terbarunya untuk membatasi akses universitas mendapat reaksi keras dari G7. Para menteri G7 menuntut agar larangan itu dicabut.
"Penganiayaan terhadap gender bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Statuta Roma, di mana Afghanistan menjadi negara pihak," kata para menteri dalam sebuah pernyataan, mengacu pada Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.
"Kebijakan Taliban yang dirancang untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik akan berdampak pada bagaimana negara terlibat dengan Taliban."
Komunitas internasional telah menjadikan hak atas pendidikan bagi semua wanita sebagai poin penting dalam negosiasi atas bantuan dan pengakuan rezim Taliban. Arab Saudi juga mengungkapkan keheranan dan penyesalan atas larangan tersebut, dan mendesak Taliban untuk membatalkannya.
Tapi Nadeem membalas komunitas internasional. Ia mengatakan negara lain semestinya tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.
Simak: Indonesia Desak Taliban Sediakan Akses Pendidikan bagi Perempuan
NDTV
