2. Anwar Ibrahim Kantongi Jaminan Politik Menjelang Mosi Percaya
Partai-partai politik Malaysia yang mendukung Perdana Menteri Anwar Ibrahim menandatangani pakta kerja sama pada 16 Desember 2022, menjelang pemungutan suara kepercayaan pada perdana menteri minggu depan. Kesepakatan itu memuat perjanjian untuk memastikan stabilitas.
Anwar Ibrahim menjadi PM Malaysia pada bulan lalu, dengan membentuk pemerintahan dengan blok politik saingan setelah pemilihan yang menghasilkan parlemen gantung. Dia sebelumnya telah menghabiskan lebih dari dua dekade sebagai tokoh oposisi.
Untuk membuktikan mayoritas majelis rendahnya, Anwar berjanji untuk mengadakan mosi percaya di parlemen pada Senin, 19 Desember 2022, setelah saingan dan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin meragukan dukungannya.
Anwar adalah perdana menteri keempat Malaysia sejak 2020, setelah dua pemerintahan sebelumnya runtuh karena gejolak politik. Malaysia tahun ini mengesahkan undang-undang untuk mencegah pembelotan partai di masa depan, tetapi aturan baru itu tidak menghentikan koalisi politik untuk beralih kesetiaan sebagai satu blok.
Menurut Anwar dan para pemimpin koalisi lainnya, partai-partai sepakat untuk memastikan stabilitas politik, memacu ekonomi, pemerintahan yang baik, dan menegakkan hak-hak mayoritas masyarakat Melayu dan Islam di negara itu sebagai agama resminya. "Kami menyepakati parameter luas dan kebijakan luas termasuk untuk memastikan pemerintah stabil," katanya setelah upacara di mana ketua partai politik menandatangani pakta tersebut.
"Kami mengakui bahwa tidak ada partai yang berhasil mendapatkan mayoritas yang jelas, oleh karena itu... sangat masuk akal jika kami harus mencapai pemahaman semacam ini berdasarkan prinsip dan kebijakan bersama," ujar Anwar menambahkan.
Mereka berjanji untuk meningkatkan pembangunan di negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia di pulau Kalimantan. Dukungan dari blok-blok yang berbasis di Kalimantan sangat penting bagi Anwar untuk mempertahankan mayoritasnya.
Pemerintahan PM Malaysia Anwar Ibrahim juga termasuk koalisi yang berkuasa sebelumnya, Barisan Nasional. Koalisi itu telah memerintah Malaysia selama lebih dari enam dekade sebelum terpilih dalam pemilu 2018 di tengah tuduhan korupsi yang meluas. Mereka kembali berkuasa tahun lalu, tetapi digulingkan lagi dalam pemilihan bulan lalu - berada di urutan ketiga dari koalisi Anwar dan Muhyiddin.
