Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Raja Malaysia akan Bertemu Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim, Dua Koalisi Jadi Satu Kongsi?

Reporter

image-gnews
Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yasin, Ismail Sabri Yaakob (Reuters)
Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yasin, Ismail Sabri Yaakob (Reuters)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Tengku Abdullah dari Pahang memanggil ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim pada pukul 16.30 waktu setempat, Selasa, 22 November 2022. Spekulasi kedua kubu berseberangan untuk menjadi satu kongsi muncul, di tengah hasil pemilu Malaysia yang belum pasti.

Baca juga: Raja Malaysia Panggil Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin ke Istana 

Dalam sebuah pernyataan, Istana Negara mengatakan tidak ada satu pun anggota parlemen yang memiliki mayoritas sederhana untuk diangkat menjadi perdana menteri.

"Yang di-Pertuan Agong mengimbau masyarakat untuk tenang dan bersabar sampai pemerintahan baru terbentuk dan perdana menteri ke-10 negara dinominasikan," kata Staf Istana bidang Pengawas Rumah Tangga Kerajaan, Ahmad Fadil Shamsuddin, dalam keterangannya.

Berbicara kepada wartawan di luar Gerbang 2 Istana Negara pada pukul 14.20 waktu setempat, Raja Abdullah meyakinkan akan membuat keputusan rasional. Sebelum masuk istana, Raja Abdullah juga meminta warga Malaysia menerima keputusan akhir dan terus melangkah usai pemilu ini berlangsung – apapun itu. 

Fadil mengatakan, Istana Negara menerima informasi tentang koalisi partai politik yang bekerja sama untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan umum.

“Setelah nama calon perdana menteri diterima, Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, memverifikasi calon yang diyakini mendapat dukungan mayoritas di Dewan Rakyat untuk menunjuk Perdana Menteri baru sesuai dengan Pasal 43(2 )(a) dari Konstitusi Federal,” kata pernyataan itu..

Politik Malaysia masih terancam tidak stabil setelah pemilu dilangsungkan pada Sabtu, 19 November 2022.

Dua koalisi besar yang memenangkan mayoritas dalam pemilu Malaysia pada Sabtu, 19 November 2022 — Pakatan Harapan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, belum mendapat dukungan dari setidaknya 112 anggota parlemen yang diperlukan untuk membentuk 'simple majority'. 

Negosiasi antara berbagai pihak disebut masih berlangsung sampai tenggat yang ditentukan Kerajaan Malaysia pada Selasa pukul 14.00 waktu setempat, 22 November 2022.

Reuters mewartakan, koalisi Anwar yang mengedepankan multi-etnis, memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilu pada Sabtu, 19 November 2022, dengan 82 kursi. Sementara Aliansi Muslim Melayu Muhyiddin yang cenderung konservatif, mendapatkan 73 kursi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koalisi Muhyiddin mendapatkan dukungan dari dua kubu politik yang lebih kecil pada Minggu, 20 November 2022, yang memberikannya kendali atas 101 kursi. Namun, jumlah itu masih kurang dari 112 kursi yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas di parlemen. Kubu Muhyiddin termasuk di antaranya partai Islam yang menyerukan hukum syariah. 

Media di Malaysia mewartakan koalisi Anwar bertemu dengan aliansi petahana Barisan Nasional pada Senin pagi, 21 November 2022. Meskipun Muhyiddin telah menjadi mitra junior dalam pemerintahan saat ini dan telah menjadi pemimpin senior UMNO hingga beberapa tahun lalu.

Namun pada Selasa, 22 November 2022, Barisan mengumumkan tidak akan masuk ke dalam pemerintahan dan akan menjadi oposisi.

Pengamat konstitusi Malaysia menyebut, sebuah pemerintahan persatuan yang melibatkan dua partai atau koalisi dengan jumlah kursi terbanyak dapat dibentuk jika tidak ada yang berhasil menguasai mayoritas yang jelas.

Profesor Datuk Dr Shamrahayu Ab Aziz mengatakan, secara tradisional, partai atau koalisi dengan jumlah kursi tertinggi untuk membentuk pemerintahan.

Namun, secara teoritis ada kemungkinan (dan) praktik bahwa dua partai atau koalisi yang memiliki jumlah kursi tertinggi dan kedua bergabung untuk membentuk pemerintahan. 

Opsi lain semua partai politik bersaing untuk mengamankan kepercayaan mayoritas. Bisa juga, pemerintahan lama membentuk pemerintahan baru.

"Tapi opsi terakhir - yaitu (mantan) perdana menteri atau pemerintahan sebelumnya diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan baru tidak cocok, karena ini tidak dapat diterima oleh rakyat," katanya. 

Baca juga: Anwar Ibrahim Minta Suku Melayu, India, China Tak Terpecah Usai Pemilu Malaysia 

THE STAR | FREE MALAYSIA TODAY | REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin dekat. Sejumlah nama menteri Jokowi dikabarkan masih ada.


Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia, Negara Rugi Ratusan Miliar

20 jam lalu

Petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiri memantau situasi dari kapal berbendera Malaysia yang diamankan karena diduga melakukan penyedotan pasir ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau, Kamis (10/10/2024). ANTARA/Harianto
Menteri Kelautan Pergoki Pencurian Pasir Laut oleh Kapal Malaysia, Negara Rugi Ratusan Miliar

Pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal Malaysia di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar


Kuliah Umum Program Studi Produksi Media Bahas Sinema Malaysia

21 jam lalu

Dr. Fikri Hakim Jermadi saat memaparkan materi Dari Preman ke Prajurit: Kemaskulinan dalam Sinema Malaysia Foto: Rachma Tri Widuri
Kuliah Umum Program Studi Produksi Media Bahas Sinema Malaysia

Program Studi Produksi Media menggelar kuliah umum yang dihadiri oleh 3 angkatan, yaitu angkatan 2022, 2023, dan 2024.


Kronologi Penangkapan Kapal Asing Sedot Pasir Laut di Batam, Pasir Dibawa ke Singapura

1 hari lalu

Kapal asing yang mencuri pasir di perairan Batam. Tempo/Yogi Eka Syahputra
Kronologi Penangkapan Kapal Asing Sedot Pasir Laut di Batam, Pasir Dibawa ke Singapura

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal keruk (dradger) pasir laut di Perairan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau.


Pengadilan Malaysia Ubah Hukuman Mati Pembunuh Altantuya Shaariibuu Jadi 40 Tahun Penjara

1 hari lalu

PM Malaysia, Mahathir Mohamad (kiri), Altantuya Shaariibuu (tengah), dan bekas PM Najib Razak (kanan). Bulletinmedia.blogspot
Pengadilan Malaysia Ubah Hukuman Mati Pembunuh Altantuya Shaariibuu Jadi 40 Tahun Penjara

Ayah mendiang Altantuya Shaariibuu mendukung upaya terpidana yang juga mantan polisi Malaysia Azilah Hadri untuk mengurangi hukuman matinya.


Penyelundupan Pekerja Migran dari Batam ke Malaysia Masih Marak, Polda Kepri Ringkus 5 Pelaku

2 hari lalu

Konferensi pers pengungkapan kasus PMI non prosedural di Mapolda Kepri, Rabu, 9 Oktober 2024. Foto Humas Polda Kepri
Penyelundupan Pekerja Migran dari Batam ke Malaysia Masih Marak, Polda Kepri Ringkus 5 Pelaku

Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural.


Malaysia Jadi Penyumbang Terbesar Wisman di Indonesia Periode Januari - Agustus 2024

3 hari lalu

Ilustrasi wisatawa asing. Dok. Kemenparekraf
Malaysia Jadi Penyumbang Terbesar Wisman di Indonesia Periode Januari - Agustus 2024

Beberapa faktor yang mendorong tingginya wisman Malaysia antara lain kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta fasilitas pariwisata


FIFA Tolak Rencana Naturalisasi Mats Deijl untuk Timnas Malaysia, Begini Respons FAM

10 hari lalu

Ilustrasi sepak bola. Reuters
FIFA Tolak Rencana Naturalisasi Mats Deijl untuk Timnas Malaysia, Begini Respons FAM

Harapan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk menaturalisasi salah satu pemain diaspora, Mats Deijl, kandas setelah ditolak FIFA.


Sawit Terkait Deforestasi Dilarang Masuk Eropa Mulai 30 Desember, Ini Langkah Indonesia dan Malaysia

12 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Sawit Terkait Deforestasi Dilarang Masuk Eropa Mulai 30 Desember, Ini Langkah Indonesia dan Malaysia

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan diterapkan mulail 30 Desember 2024, bisa mengancam ekspor sawit Indonesia dan Malaysia


Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun

14 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Lanjutkan Kerja Sama, Bisa Saling Tukar Mata Uang hingga Rp 82 Triliun

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia memperbarui perjanjian pertukaran bilateral dalam mata uang lokal. Kedua bank sentral bisa bertukar rupiah dan ringgit hingga Rp82 triliun.