TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat (DP) dan dua partai progresif kecil, yang merupakan oposisi pemerintah Korea Selatan, mengajukan permohonan bersama untuk penyelidikan parlemen tragedi Halloween Itaewon meskipun ditentang partai berkuasa.
Baca: Warga Guangzhou Tes Massal Virus Corona
DP, Partai Keadilan (JP), dan Partai Penghasilan Pokok mengajukan permintaan tersebut ke Divisi Rancangan Undang-Undang Majelis Nasional pada Rabu sore, 9 November 2022. Tujuannya agar permintaan tersebut dilaporkan pada sidang paripurna parlemen yang dijadwalkan pada Kamis, 10 November 2022.
"Kita harus dengan jelas menentukan di mana letak tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kecelakaan dengan melihat secara menyeluruh ke dalam kecelakaan itu, termasuk penyebab dan tindakan yang diambil sebelum atau sesudah tragedi itu," kata para pemohon yang disponsori oleh 181 anggota parlemen seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Ketiga partai tersebut menyerukan pembentukan komite khusus beranggotakan 18 orang untuk mengawasi penyelidikan dan melihat apakah langkah-langkah oleh lembaga pemerintah tepat dan apakah ada upaya untuk meminimalkan atau menutupi tragedi itu.
Setelah permintaan dilaporkan pada sidang pleno, ketua Majelis Nasional dapat membentuk komite khusus yang bertanggung jawab atas penyelidikan melalui diskusi dengan para pemimpin partai. Komite kemudian diminta membuat rencana investigasi yang harus disetujui pada sidang pleno.
Ketiga partai berencana menyetujui rencana investigasi pada 24 November mendatang.
Partai-partai oposisi telah mendorong penyelidikan parlemen, menuduh pemerintah salah menangani tragedi itu menyusul pengungkapan bahwa polisi mengabaikan serangkaian peringatan panggilan darurat terhadap kepadatan orang di malam Halloween Itaewon pada 29 Oktober lalu.
Tragedi Itaewon menewaskan sedikitnya 156 pengunjung pesta Halloween di distrik hiburan Seoul itu. Itu merupakan bencana terburuk di negara itu sejak tenggelamnya feri Sewol pada 2014 yang menewaskan 304 orang yang sebagian besar siswa sekolah menengah.
DP kembali mendesak Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa untuk mengambil bagian dalam penyelidikan parlemen.
"Kami akan meminta partai yang berkuasa untuk berpartisipasi, tetapi jika terus menolak, kami harus mengikuti prosedur yang tertulis dalam undang-undang," kata Ketua DP Park Hong-keun. "Kita tidak bisa hanya menunggu ketika orang-orang dan korban menuntut penyelidikan.”
Park mengatakan memboikot penyelidikan parlemen sama dengan memboikot rakyat dan kebenaran.
PPP menegaskan kembali penolakan sebelumnya terhadap penyelidikan parlemen dengan mengklaim penyelidikan parlemen harus dilakukan setelah penyelidikan yang sedang berlangsung.
"Kami percaya bahwa penyelidikan wajib yang cepat harus menjadi prinsip dan merupakan cara yang paling efektif. Sikap kami adalah bahwa penyelidikan parlemen yang tidak mengikat secara hukum hanya menghalangi penyelidikan yang sedang berlangsung dan memicu perselisihan politik," kata Ketua Fraksi PPP Joo Ho-young.
Kantor kepresidenan menyarankan agar tidak mengeksploitasi tragedi itu untuk keuntungan politik.
"Orang-orang akan menilai apa yang ada di balik kecelakaan Itaewon," kata seorang pejabat kepresidenan kepada wartawan. Ia mengatakan kantor presiden akan menunggu dan melihat hasil penyelidikan polisi yang sedang berlangsung. "Kesedihan ini tidak boleh digunakan untuk politik.”
Pada hari Rabu, pimpinan PPP mengunjungi lokasi tragedi Itaewon untuk pertama kalinya dan memberikan penghormatan kepada para korban di altar duka terdekat. Mereka belum mengunjungi lokasi kejadian dengan alasan kunjungannya dapat menghambat upaya penanganan kecelakaan itu.
"Kami hanya memiliki rasa malu dan sedih. Kami akan mengubur kesedihan dan penyesalan di hati kami dan berjanji membuat Korea Selatan lebih aman," kepala sementara PPP Chung Jin-suk menulis dalam sebuah buku peringatan.
Baca: Meta Pecat 11 Ribu Karyawan, Berfokus ke Metaverse
YONHAP | BERBAGAI SUMBER
