Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak berjalan dengan baik. Sekitar 457 kelompok organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan "konsensus" lima poin mereka.
Sebagai gantinya, ASEAN disarankan bekerja dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan yang tergabung dalam National Unity Government (NUG), yang mayoritas adalah loyalis Suu Kyi.
Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Saat ditanya mengenai pengakuan terhadap NUG dan penyelesaian krisis ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dalam jumpa pers beberapa waktu lalu menyebut Indonesia menjalin komunikasi dengan semua pihak, tapi tidak bisa semua dipublikasikan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan, evaluasi mengenai masalah Myanmar dan implementasi 5PC akan ditindaklanjuti di KTT ASEAN pada pertengahan November. Para Menteri Luar Negeri ASEAN, atas inisiatif Indonesia, bertemu di Jakarta untuk mempersiapkan ini.
"Kita tidak mau mendahului hasil KTT. Hasil pertemuan menteri luar negeri itu disetujui di KTT," ujar Retno saat wawancara dengan Tempo, Jumat, 21 Oktober 2022.
Sorotan mengenai penanganan ASEAN terhadap krisis Myanmar juga muncul dari kelompok Justice for Myanmar.
Kelompok persatuan aktivis itu menganggap ASEAN gagal dan bahkan berkolusi dengan junta militer seperti terlihat dalam pertemuan di bawah Kementerian Pertahanan beberapa bulan lalu.
Sementara Amnesty International meminta ASEAN merombak pendekatannya dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Saran ini muncul setelah serangan udara diduga dilakukan oleh junta Myanmar yang dilaporkan menewaskan sekitar 80 orang.
"Serangan ini menyoroti perlunya merombak pendekatan terhadap krisis di Myanmar. ASEAN harus meningkatkan dan merumuskan tindakan yang lebih kuat sehingga para pemimpin militer mengakhiri represi yang meningkat ini,” kata Wakil Direktur Kawasan Amnesty International Hana Young dalam sebuah pernyataan seperti dikutip pada Selasa, 25 Oktober 2022.