TEMPO.CO, Jakarta -Para Menteri Luar Negeri ASEAN yang bertemu di Jakarta pada Kamis, 27 Oktober 2022, mendesak junta Myanmar menerapkan 5 Point of Consensus (5PC) di tengah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil.
Baca juga: Pelapor PBB: Senjata Militer Myanmar Sama dengan Senjata Rusia yang Digunakan di Ukraina
"Menteri Luar Negeri dan Perwakilan juga menegaskan kembali pentingnya dan relevansi 5PC, dan menggarisbawahi kebutuhan untuk lebih memperkuat implementasinya melalui tindakan nyata, praktis dan terikat waktu," kata ASEAN dalam pernyataan tertulis.
Myanmar dikepung pertempuran sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.
Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC.
Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.