TEMPO.CO, Jakarta - Rusia akan membawa isu dugaan penggunaan bom kotor Ukraina ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa, 25 Oktober 2022. Moskow juga akan mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk mencegah pemakaian senjata tersebut.
Baca: Top 3 Dunia: Bom Kotor Rusia, Investasi Saudi, Jet Tempur Sukhoi Jatuh
"Kami akan menganggap penggunaan 'bom kotor' oleh rezim Kyiv sebagai tindakan terorisme nuklir," tulis Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia dalam sebuah surat kepada Guterres dan Dewan Keamanan pada Senin, 24 Oktober 2022.
Dalam surat itu, Rusia mendesak negara-negara Barat untuk menggunakan pengaruh mereka pada Ukraina atas serangan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. "Kami meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan segala daya untuk mencegah kejahatan keji ini terjadi," tulis pernyataan tersebut
Belakangan ini, pasukan Ukraina maju ke provinsi strategis Kherson yang diduduki Rusia. Menyusul perkembangan perang itu, pejabat tinggi Rusia menelepon timpalannya dari Barat pada Minggu dan Senin untuk memberi tahu soal rencana Ukraina memakai "bom kotor". Perangkat tersebut dipercaya dicampur dengan bahan nuklir.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia merencanakan serangan semacam itu dengan menyalahkan Ukraina. Negara-negara Barat juga menolak tuduhan Rusia sebagai dalih untuk mengintensifkan perang yang sudah berlangsung selama delapan bulan itu.
Utusan Inggris untuk PBB melalui Twitter pada Senin malam, mengatakan bahwa Ukraina tidak memiliki senjata nuklir.
Sebelumnya pada Senin, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan, semua pihak harus menghindari tindakan apa pun yang dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan eskalasi konflik yang destruktif.
Dewan Keamanan PBB telah bertemu puluhan kali dalam membahas konflik Ukraina, tetapi tidak dapat mengambil tindakan yang berarti karena Rusia adalah kekuatan veto. Anggota PBB lain yang punya hak tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Prancis.
Rusia telah diisolasi secara diplomatis di badan dunia itu. Awal bulan ini tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum - 143 negara - memilih untuk mengutuk "upaya pencaplokan ilegal" Rusia dari empat wilayah Ukraina. PBB menyerukan semua negara untuk tidak mengakui langkah tersebut.
Baca juga: Zelensky: Hanya Putin yang Bisa Perintahkan Penggunaan Nuklir
REUTERS
