Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Presiden Vladimir Putin adalah satu-satunya pihak yang mampu menggunakan senjata nuklir di Eropa. Zelensky mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengenai potensi Ukraina menggunakan "bom kotor" dalam konflik saat ini.
"Jika ada yang bisa menggunakan senjata nuklir di bagian Eropa ini, itu hanya bisa dari satu sumber, dan sumber itu adalah yang telah memerintahkan kamerad Shoigu untuk menelepon di sini atau di sana," kata Zelensky dalam pesan video malamnya, Minggu, 23 Oktober 2022.
Sebelumnya, Shoigu menyebut situasi di Ukraina dapat dengan cepat memburuk dan cenderung ke arah "eskalasi yang tidak terkendali". Dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu, Minggu, 23 Oktober 2022.
Shoigu, tanpa memberikan bukti, mengatakan Moskow khawatir Ukraina dapat menggunakan "bom kotor" dalam konflik. Perangkat yang dimaksud adalah senjata konvensional dicampur dengan bahan nuklir.
"Mereka membahas situasi di Ukraina yang memburuk dengan cepat. Ini cenderung menuju eskalasi lebih lanjut yang tidak terkendali," kata Kementerian Pertahanan Rusia mengenai percakapan tersebut.
Kementerian Pertahanan Rusia tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang pernyataannya. Adapun selain dengan timpalannya dari Prancis, kementerian menyebut Shoigu mengadakan panggilan telepon dengan timpalannya dari Turki Hulusi Akar.
Zelensky menyebutkan, lelucon Shoigu memperlihatkan inti permasalahan yang ada dalam konflik ini. "Semua orang mengerti sepenuhnya. Mereka mengerti siapa sumber dari semua hal kotor yang bisa dibayangkan dalam perang ini," katanya.
Pada Jumat lalu, Shoigu mengadakan panggilan telepon langka dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Kedua belah pihak mengkonfirmasi bahwa mereka membahas Ukraina.
Itu adalah panggilan kedua antara menteri sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Pada Mei, Menhan Amerika Serikat telah mendesak Rusia untuk menerapkan "gencatan senjata segera".
PRESIDENT.GOV.UA, REUTERS
