3 Faktor yang Bikin PM Inggris Liz Truss Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - PM Inggris Inggris Liz Truss mundur pada Kamis, 20 Oktober 2022 atau hanya enam minggu setelah dia menjabat. Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Teuku Rezasyah melihat ada 3 faktor yang membuat Truss keluar cepat dari kantor Downing Street Nomor 10.

Pertama, beban psikologis sebagai Perdana Menteri Inggris sangat luar biasa (berat). "Masalah dalam negeri Inggris seperti krisis ekonomi dan moneter, serta keamanan energi, tak kunjung terselesaikan," katanya kepada Tempo pada Kamis malam, 20 Oktober 2022.

Kedua, pada saat yang sama, Inggris tak berdaya menghadapi tekanan Amerika Serikat untuk bersikap keras pada Rusia. Sementara Rusia terus mengancam menghentikan pasokan gas disertai ancaman nuklir berskala kecil.

Ketiga, Truss dianggap belum berhasil menjalankan koalisi moral dengan Raja Charles III, dalam menjawab semua tantangan berat yang dihadapi Inggeris.

Baca juga: Kementerian Luar Negeri Rusia Menyambut PM Inggris Liz Truss Mundur

Pergantian kekuasaan di Inggris yang memaksa mundurnya Truss, berpeluang membuat Inggris dipimpin oleh 3 Perdana Menteri dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun. Saat mengumumkan pengunduran diri di luar kantor perdana menteri di Downing Street, Truss mengatakan dia telah memberi tahu Raja Charles III tentang keputusannya ini.

"Saya mengakui bagaimana pun, mengingat situasi (yang terjadi saat ini), saya tidak dapat menyampaikan mandat di mana saya dipilih oleh Partai Konservatif," kata Truss.

Kursi perdana menteri Inggris digoyang kencang akibat ketidakpastian pemungutan suara parlemen pada Rabu malam, 19 Oktober 2022, yang berubah menjadi kekacauan. Anggota Partai Konservatif saling berteriak dan memaki satu sama lain, beberapa mengklaim mereka secara fisik dianiaya.

Anggota parlemen senior dari Partai Konservatif Simon Hoare telah memperingatkan jabatan Truss sebagai Perdana Menteri Inggris berada di dalam bahaya. Anggota Partai Konservatif diyakini sudah pesimis dengan kepemimpinan Truss imbas dari gejolak ekonomi yang disebabkan salah langkah kebijakan anggaran mininya.

Truss berkuasa setelah Boris Johnson pada Juli 2022, mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan pemimpin Partai Konservatif akibat skandal yang dibuatnya sendiri. Truss naik menjadi kepala Pemerintahan Inggris bukan melalui pemilihan umum. Itu berarti dia tidak memiliki mandat dari seluruh masyarakat Inggris sebagai pemimpin terpilih mereka, juga bukan pilihan rekan-rekannya di Parlemen untuk menggantikan Johnson.

Ketidakpopuleran Truss tidak murni akibat kesalahannya sendiri. Dia beroperasi di dalam sebuah partai yang gagal bersatu di bawah visi bersatu untuk negara pasca-Brexit.

Menurut Vox, Partai Konservatif memenangkan suara mayoritas pada pemilihan 2019 dengan membawa pemilih baru ke dalam partai. Tetapi partai itu, tidak punya visi yang jelas sebagai pemersatu untuk menyelesaikan Brexit. Partai tersebut memiliki masalah serius dengan faksionalisasi internal.

Di tengah kekacauan di Partai Konservatif dan krisis politik Truss, Partai Buruh berada di jalur tepat untuk memenangkan kepemimpinan dalam pemilihan umum berikutnya. Pemilu itu masih akan digelar dalam beberapa tahun mendatang, namun trennya mungkin saja berubah.

Truss awalnya menolak untuk mundur. Dia menegaskan lagi sikapnya saat berdebat untuk pertama kali di House of Commons dengan oposisi Partai Buruh, sejak pergantian Menteri Keuangan Inggris pekan lalu.

Sebelum Truss mundur, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 19 Oktober 2022, waktu setempat. Dalam surat yang menyatakan kemundurannya, Braverman menulis mengenai erosi otoritas Perdana Menteri Liz Truss yang baru beberapa pekan menjabat.

Pergolakan politik Inggris yang terjadi hari ini tidak terlepas dari kekacauan ekonomi akibat kebijakan Truss. Di bawah kepemimpinan Truss, pemerintahan Inggris berusaha menjungkir-balikkan program fiskal dengan meluncurkan 45 miliar GBP atau sekitar Rp 786 triliun untuk pemotongan pajak atau anggaran mini. 

Kebijakan itu dianggap tidak sesuai anggaran, tetapi dipercaya pihak Truss sangat dibutuhkan demi menghentikan ekonomi Inggris dari stagnasi. 

DANIEL AHMAD | REUTERS | SKY NEWS | VOX

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 24 Januari, Ini Daerah yang Berubah Level

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.