TEMPO.CO, Jakarta - Warga Italia mulai memberikan suara pada Ahad 25 September 2022, dalam pemilihan yang diprediksi akan dimenangkan partai sayap kanan. Ini akan menjadi kemenangan pertama sayap kanan sejak Perang Dunia II, membawa partai anti-Uni Eropa dan anti-imigran ke jantung Eropa.
Partai Brothers of Italy, yang dipimpin oleh pendukung pemimpin fasis Benito Mussolini, Giorgia Meloni, memimpin jajak pendapat. Ia tampaknya akan menjabat dalam koalisi pemerintahan dengan Liga sayap kanan dan partai Forza Italia pimpinan mantan perdana menteri Silvio Berlusconi.
Meloni, 45 tahun, yang berkampanye dengan moto "Tuhan, negara dan keluarga", berharap menjadi perdana menteri wanita pertama dalam sejarah Italia.
Pemungutan suara dimulai pada pukul 5 pagi waktu setempat dan akan ditutup pada 21 malam. Para pemilih telah mengantre di pagi hari di tempat pemungutan suara bahkan sebelum dibuka.
Banyak pemilih diperkirakan akan memilih Meloni, "Yang baru, satu-satunya pemimpin yang belum dicoba oleh Italia", kata Wolfango Piccoli dari konsultan politik Teneo.
Brussels dan pasar mengamati dengan cermat, di tengah kekhawatiran bahwa Italia -- anggota pendiri Uni Eropa -- mungkin menjadi anggota terbaru yang membelok ke kanan kurang dari dua minggu setelah sayap kanan unggul dalam pemilihan di Swedia.
Jika dia menang, Meloni akan menghadapi tantangan dari inflasi yang merajalela hingga krisis energi saat musim dingin mendekat, terkait dengan konflik di Ukraina.
Ekonomi Italia, terbesar ketiga di zona euro, pulih setelah pandemi, tetapi dibebani dengan utang besar senilai 150 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Meloni telah mendedikasikan kampanyenya untuk mencoba membuktikan bahwa dia siap meskipun partainya belum pernah berkuasa. Brothers of Italy, yang berakar pada gerakan pasca-fasis yang didirikan oleh pendukung diktator Benito Mussolini, hanya mengantongi empat persen suara selama pemilihan terakhir pada 2018.
Meloni telah memoderasi pandangannya selama bertahun-tahun, terutama mengabaikan seruannya agar Italia meninggalkan mata uang tunggal UE. Namun, dia menegaskan negaranya harus membela kepentingan nasionalnya, mendukung Hungaria dalam pertarungan aturan hukumnya dengan Brussels.
