TEMPO.CO, Jakarta - Implementasi Konsensus Lima Poin atau 5PC untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, mulai Selasa sampai Jumat, 2-5 Agustus 2022..
“Para menteri luar negeri ASEAN akan menindaklanjuti implementasi 5PC yang telah disepakati oleh pemimpin ASEAN pada 24 April tahun lalu dan melakukan persiapan untuk KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 mendatang, serta KTT terkait pada November tahun ini," demikian pernyataan ASEAN.
Para menlu ASEAN juga akan bertukar pandangan tentang isu-isu penting regional dan internasional, terutama yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan ketegangan politik dunia, serta mendorong kerja sama nyata dengan mitra dialog dalam berbagai pertemuan tingkat menteri terkait.
Menurut pernyataan tersebut, para menlu ASEAN akan membahas cara-cara untuk memajukan pembangunan Komunitas ASEAN yang berpusat pada rakyat dan mengatasi tantangan bersama dengan tema “ASEAN A.C.T. (Addressing Challenges Together)”.
Selain itu, akan dibahas pula prioritas di bawah Kepemimpinan ASEAN Kamboja tahun ini, serta pentingnya menegakkan sentralitas dan solidaritas ASEAN di tengah ketidakpastian dan tantangan regional dan global.
Pernyataan itu mengatakan para menlu dan perwakilan dari 39 negara dan organisasi diharapkan ikut serta pada AMM tahun ini.
Media melaporkan bahwa krisis Myanmar yang dipicu kudeta militer pada 1 Februari 2021 serta implementasi 5PC menjadi fokus utama pembicaraan.
Konsensus itu menyerukan penghentian segera kekerasan, melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan utama, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, dan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Janji Junta Myanmar
Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan beberapa poin dari Konsensus Lima Poin, yang telah disepakati dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri krisis di negara itu, akan dijalankan tahun ini.
Dalam pidatonya di televisi pemerintah pada 1 Agustus 2022, Min Aung Hlaing mengatakan tahun ini, karena semua situasi sedang berlangsung, poin-poin yang paling mungkin dari konsensus lima poin ASEAN akan dilaksanakan di bawah kerangka kerja ASEAN.
Myanmar tidak dapat memenuhi konsensus tersebut tahun lalu karena "kurangnya stabilitas", yang sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona.
Konsensus Lima Poin itu telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN, termasuk perwakilan Myanmar, dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.
OANA/Bernama