TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Malaysia (MICCI) mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia bekerja lebih keras dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, setelah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke negeri itu.
"Industri sedang pulih dan memenuhi permintaan. Tenaga kerja asing dari Indonesia sangat dibutuhkan terutama di sektor konstruksi dan perkebunan," kata Direktur Eksekutif MICCI, Shaun Cheah, kepada FMT, Jumat, 15 Juli 2022.
Keputusan Jakarta diambil menyusul pelanggaran yang dilakukan Imigrasi Malaysia terhadapan MoU perekrutan asisten rumah tangga asal Indonesia.
dalam Republik baru-baru ini mengutip pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani oleh Jakarta dan Putrajaya sebagai penyebab penerapan sanksi sementara.
Menurut Dubes RI Hermono, Imigrasi Malaysia masih menggunakan Sistem Maid Online (SMO) yang memungkinkan pekerja Indoinesia masuk sebagai turis dan mengajukan permohonan izin kerja di sana. Hal ini yang menyebabkan banyak pelanggaran upah dan jam kerja, sehingga dalam MoU disepakati digunakan sistem satu kanal (one channel system).
Cheah menekankan bahwa masalah kekurangan tenaga kerja domestik sangat penting dan berdampak buruk pada pendapatan negara, meskipun ada permintaan ekspor.
"Pemerintah tampaknya fokus pada pemeriksaan pajak yang agresif dan menciptakan sumber pajak tidak langsung yang inovatif, daripada memastikan sektor ekspor dan pariwisata menghasilkan pendapatan yang sesuai," katanya.
Sementara itu, presiden Asosiasi Agen Tenaga Kerja Malaysia Foo Yong Hooi mengatakan pembekuan itu diperkirakan akan berlanjut selama Departemen Imigrasi menggunakan MOS.
“Duta besar Indonesia menginformasikan hal itu kepada empat asosiasi agen tenaga kerja dalam pertemuan beberapa bulan lalu. Dia memperingatkan kami bahwa lembaga swasta yang ditemukan menggunakan MOS akan dilarang menerima akreditasi. ”
Foo mengatakan pembekuan akan mempengaruhi semua sektor dan pihak yang terlibat, terutama agen tenaga kerja swasta dan pembantu rumah tangga.
"Ini tidak adil. Seharusnya Indonesia membiarkan sektor manufaktur dan perkebunan menyerap tenaga kerja karena masalah MOS tidak melibatkan sektor formal.”
Pemerintah Indonesia membekukan pengiriman semua jenis tenaga kerja sampai masalah pekerja domestik yang tertuang dalam MoU diselesaikan.
Dia mengatakan Kabinet harus membahas dan menyelesaikan masalah MOS sesegera mungkin.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin saat mengomentari keputusan Indonesia mengatakan tenaga kerja masih bisa direkrut dari negara lain, termasuk Bangladesh.
Perkebunan sawit butuh 80 Ribu Pekerja
Keputusan Indonesia untuk membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia akan memperburuk situasi di negara itu karena perkebunan kelapa sawit memasuki periode puncak produksi musiman dari Agustus hingga Oktober.
Menurut Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, sektor ini membutuhkan sekitar 80.000 pekerja pada akhir tahun lalu.
Analis Sathia Varqa dari Palm Oil Analytics mengatakan kepada FMT, sektor perkebunan akan berjuang dengan panen mereka mengharapkan pekerja Indonesia tiba sebelum musim puncak.
Tapi, katanya, industri "tidak terkejut" dengan perkembangan terakhir.
“Tidak ada pengaturan kelembagaan terkoordinasi yang jelas, yang dapat disepakati oleh kedua negara. Dengan empat menteri dalam empat tahun, bagaimana mereka bisa memprioritaskan masalah kebijakan atau berkonsultasi dengan rekan-rekan mereka?” katanya.
Dia mengatakan Malaysia tidak memiliki roadmap jangka panjang untuk memungkinkan industri mengurangi ketergantungannya pada tenaga kerja asing, seperti melalui mekanisasi industri.
“Pemerintah perlu menciptakan ekosistem untuk memastikan bahwa perusahaan rintisan terlibat dalam mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang sedang berlangsung di berbagai industri. Ada sumber daya dan ahli di Malaysia untuk melakukan itu, Anda hanya perlu menggunakannya.”
Direktur Jenderal Dewan Minyak Sawit Malaysia Ahmad Parveez Ghulam Kadir mengatakan, saat ini adalah harapan bagi industri untuk pulih setelah dua tahun tergabggu pandemi.
“Kami berharap para pekerja akhirnya bisa datang setelah sekian lama, tetapi masalah demi masalah muncul. Situasi ini perlu diperbaiki oleh kementerian terkait atau Malaysia akan menderita kerugian besar.”
Dia sependapat dengan Sathia bahwa ketergantungan industri pada tenaga kerja asing dapat diselesaikan melalui mekanisasi.
Free Malaysia Today
