TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Israel bubar dan pemilihan baru segera dilangsungkan menyusul rapuhnya koalisi partai dalam pemerintahan. Pemilu mendatang akan jadi pemungutan suara besar kelima negara itu, yang diselenggarakan dalam tempo tiga tahun.
Koalisi pemerintah mencakup partai-partai dari seluruh spektrum politik. Koalisi pemerintah kehilangan suara mayoritasnya pada awal tahun ini dan telah menghadapi pemberontakan dalam beberapa pekan terakhir dari anggota parlemen yang berbeda sudut pandang.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid akan mengambil alih pemerintahan dari Bennett untuk sementara dalam kesepakatan yang mereka umumkan bersama. Bennett mengklaim pemerintahannya menorehkan serangkaian pencapaian dan menjanjikan transisi yang tertib.
Lapid berterima kasih kepada Bennett karena telah menempatkan negara di atas kepentingan pribadinya. Dia menegaskan kepentingan negara adalah prioritas walau pemilu akan digelar dalam beberapa bulan mendatang.
Aliansi tersebut bukannya tanpa prestasi, Mereka berhasil meloloskan anggaran nasional pertama dalam beberapa tahun dan menavigasi sepasang wabah virus corona tanpa memberlakukan lockdown.
Israel mengadakan empat pemilu yang digelar pada rentang waktu 2019 dan 2021. Sebagian besar pemilihan itu merupakan referendum menyoal kemampuan Netanyahu untuk memerintah saat diadili karena korupsi. Netanyahu membantah melakukan kesalahan.
Jajak pendapat memperkirakan bahwa Partai Likud pimpinan Netanyahu akan sekali lagi muncul sebagai partai tunggal terbesar. Tetapi masih belum jelas apakah partai garais keras itu akan dapat mengumpulkan dukungan yang diperlukan dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Parlemen akan memberikan suara untuk memperpanjang undang-undang awal bulan ini. Tetapi oposisi garis keras, yang terdiri dari banyak pendukung pemukim, secara paradoks memilih menentang RUU itu untuk mengalahkan pemerintah.
Dengan membubarkan parlemen, peraturan itu sendiri akan tetap berlaku. Perdana Menteri Bennett, mengatakan bahwa jika dia membiarkan undang-undang itu berakhir, akan ada bahaya keamanan yang parah dan kekacauan konstitusional.
Baca juga: AS Komentari Senjata Laser Zadira Rusia di Ukraina, Apa Katanya?
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
