Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan CAR: BIN Gunakan Mortir dari Serbia di Papua

Reporter

image-gnews
Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu, 1 September 2019. Pengamanan di asrama tersebut bertujuan untuk menghindari bentrokan antar kelompok warga. ANTARA
Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu, 1 September 2019. Pengamanan di asrama tersebut bertujuan untuk menghindari bentrokan antar kelompok warga. ANTARA
Iklan

CAR menganalisis foto-foto persenjataan yang digunakan dalam serangan di Papua dan secara resmi meminta informasi tentang peluru tersebut dari pemerintah Serbia melalui misi negara tersebut di PBB di New York pada 26 November.

Duta Besar Serbia untuk PBB, Nemanja Stevanovic, memberikan tanggapan pada 31 Desember dalam sebuah "note verbale", komunike diplomatik formal. James Bevan, direktur eksekutif CAR, mengatakan informasi dalam komunike itu menjadi dasar laporannya.

CAR menolak untuk membagikan tanggapan Serbia, dengan alasan protokol. Stevanovic, dan Misi PBB Serbia, tidak menanggapi permintaan Reuters untuk membagikan catatan verbal.

Laporan itu mengatakan Serbia mengkonfirmasi Krusic membuat mortir berdaya ledak tinggi M-72, yang dijual ke pemasok senjata Serbia Zenitprom DOO pada Februari 2021 bersama dengan 3.000 inisiator elektronik dan perangkat pengatur waktu. Kelompok itu mengatakan, Amunisi tersebut kemudian diekspor oleh Zenitprom DOO ke PT Pindad untuk BIN.

Di awal proses pengadaan pada 6 Oktober 2020, BIN disebut memberikan sertifikat pengguna akhir kepada otoritas Serbia dengan No. R-540/X/2020, yang menegaskan bahwa mereka akan menjadi pengguna eksklusif barang dalam konsinyasi.

Amunisi itu juga dilaporkan tidak akan ditransfer atau dijual ke pihak lain tanpa izin dari pihak berwenang Serbia. Menurut laporan tersebut, Pemerintah Serbia mengatakan kepada CAR, bahwa tidak ada permintaan untuk mentransfer senjata sebelum serangan di Papua.

Dalam laporannya, CAR mengatakan Serbia mengkonfirmasi nomor lot pada cangkang yang digunakan di Papua sama dengan yang dibeli oleh BIN.

Beberapa rincian laporan yang belum bisa dipastikan, termasuk nomor lot yang cocok dengan mortir, transfer pengiriman amunisi ke BIN atau apakah BIN mematuhi sertifikat pengguna akhir. Siapa yang memodifikasi mortir atau mengapa BIN membeli timer dan penyala juga belum bisa dikonfirmasi.

CAR mengatakan BIN telah memberi pemerintah Serbia "sertifikasi verifikasi pengiriman", meskipun Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi bahwa senjata telah tiba di tangan BIN.

Seorang pejabat di bagian pengawasan senjata Kementerian Perdagangan Serbia di Beograd dan kedutaan negara itu di Jakarta, tidak menanggapi permintaan komentar ReutersKrusik dan Zenitprom DOO tidak menanggapi permintaan komentar.

Dalam beberapa tahun terakhir, Papua  menjadi wilayah konflik. Pemberontakan kemerdekaan telah membara di Papua yang kaya sumber daya sejak 1969, ketika pemungutan suara yang diawasi PBB melibatkan hanya sekitar 1.025 orang, menyebabkan Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Menurut sebuah pernyataan oleh tiga pelapor khusus PBB pada Maret, situasi keamanan di Papua telah "memburuk secara dramatis" sejak April 2021, ketika separatis membunuh kepala kantor BIN Papua dalam penyergapan. Mereka mengatakan ada "pelanggaran yang mengejutkan" oleh pemerintah antara April dan November tahun lalu. Pemerintah Indonesia menolak pernyataan mereka. 

Baca juga: 8 Badan Intelijen di Dunia dari BIN sampai Mossad

SUMBER: REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

1 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

2 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.


Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

3 hari lalu

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

3 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

3 hari lalu

Ilustrasi penembakan. Haykakan.top
Koops Habema Tembak 2 Anggota TPNPB yang Serang Pos TNI di Nduga Papua

Koops Habema TNI menembak dua anggota TPNPB di Papua Pegunungan


Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

3 hari lalu

Jenazah Bripda Oktovianus Buara yang ditemukan meninggal akibat dianiaya di Dekai tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa 16 April 2024. (ANTARA/HO/Dok KP3 Bandara Sentani)
Polda Papua Belum Tangkap Pembunuh Bripda Oktovianus Buara, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab

Polda Papua belum mampu menangkap pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Dua Oktovianus Buara.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

3 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


TPNPB Kembali Tuding TNI Jatuhkan Bom di Papua Demi Selamatkan Pilot Susi Air

4 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Kembali Tuding TNI Jatuhkan Bom di Papua Demi Selamatkan Pilot Susi Air

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kembali menuding TNI melakukan pengeboman untuk menyelamatkan pilot Susi Air


Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

5 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

TNI membantah menetapkan wilayah di Papua, khususnya Paniai sebagai kawasan peperangan atau zona operasi khusus militer.