![Dalam foto 7 Juni 2017 ini, Michelle Bachelet (tengah), saat masih menjabat sebagai Presiden Cile, berbicara dengan Gubernur Washington Jay Inslee, kedua dari kanan, saat makan siang, selama kunjungan Bachelet ke Seattle.[AP Photo / Ted S. Warren, File]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/11/id_725335/725335_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping pada Rabu, 25 Mei 2022, melakukan rapat online dengan Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. Bachelet saat ini berada di Cina selama enam hari, di mana kunjungan kerja ini mendapat kritikan dari sejumlah kelompok HAM dan Amerika Serikat yang menyebutnya sebagai sebuah kesalahan.
Rencananya, Bachelet akan mendatangi Xinjiang, sebuah wilayah di barat Cina, di mana pada tahun lalu HAM PBB meyakini sebagian besar umat Muslim etnis Uyghur di tahan tanpa dasar hukum, diperlakukan dengan buruk dan melakukan kerja paksa.
Baca Juga:
Presiden Xi Jinping.[TIME]
Dalam rapat online tersebut, Xi menceritakan pada Bachelet perkembangan HAM di Cina sesuai dengan kondisi nasional Cina. Kantor berita Xinhua mewartakan diantara hal yang dibahas adalah soal jenis-jenis HAM, hak atas hidup dan pembangunan, di mana ini adalah hal penting bagi negara-negara berkembang.
“Menyimpang dari kenyataan dan meniru model kelembagaan negara lainnya, itu tidak hanya akan cocok dengan kondisi lokal, namun juga membawa konsekuensi bencana,” kata Xi, seperti dikutip dari Xinhua.
Sedangkan Bachelet mengatakan pertemuannya dengan Presiden Xi dan pejabat Cina lainnya adalah sebuah kesempatan berharga karena bisa berbicara secara langsung perihal masalah-masalah HAM.
“Bagi saya, ini adalah sebuah prioritas untuk berhubungan dengan Pemerintah Cina secara langsung, membahas HAM, permasalahan domestik, wilayah dan global agar perkembangan, perdamaian dan keamanan lokal serta lintas perbatasan. HAM harus menjadi inti dari mereka,” kata Bachelet.
Sikap Bachelet menemui Presiden Xi menuai kritikan. Sejumlah kritikus pesimis Bachelet akan diberikan akses penuh sehingga dia bisa membuat penilaian perihal situasi HAM di Xinjiang.
Pada Selasa, 24 Mei 2022, Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya akan menyoroti masalah HAM jika berhadapan dengan Cina setelah deras laporan media yang menyebut adanya tahanan massal terhadap etnis Uyghur periode Januari dan Juli 2018. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan Cina menentang penggunaan informasi palsu untuk menyamarkan kerja sama ekonomi antara Cina dan Jerman yang dulunya saling menguntungkan.
Sumber; Reuters
Baca juga: Tiba di China, Komisioner Tinggi HAM PBB Tidak Boleh Didampingi Wartawan
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
