Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah PM Australia Terpilih Anthony Albanese, Sempat Diragukan Bisa Memimpin

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

PM Australia terpilih, Anthony Albanese, didampingi pasangannya Jodie Haydon dan putranya Nathan Albanese saat berbicara kepada para pendukungnya setelah Scott Morrison mengakui kekalahan dalam pemilihan umum negara itu, di Sydney, Australia 21 Mei 2022. REUTERS/Jaimi Joy
PM Australia terpilih, Anthony Albanese, didampingi pasangannya Jodie Haydon dan putranya Nathan Albanese saat berbicara kepada para pendukungnya setelah Scott Morrison mengakui kekalahan dalam pemilihan umum negara itu, di Sydney, Australia 21 Mei 2022. REUTERS/Jaimi Joy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese, yang bakal menjadi Perdana Menteri Australia berdasarkan hasil pemilu, berjanji akan menyatukan warga Benua Kanguru itu.

"Saya ingin menyatukan negara," kata Albanese kepada wartawan saat dia meninggalkan rumahnya pada Sabtu malam untuk menghadiri perayaan Partai Buruh di Sydney, Sabtu, 21 Mei 2022.

"Saya pikir orang-orang ingin bersatu, mencari kepentingan bersama, melihat ke arah tujuan bersama itu. Saya pikir orang-orang sudah cukup terpecah, apa yang mereka inginkan adalah bersatu sebagai sebuah bangsa dan saya berniat untuk memimpin itu," kata Albo, demikian ia biasa disapa, seperti dikutip Reuters.

Partai Buruh meraih kemenangan dalam pemilihan yang digelar Sabtu setelah sembilan tahun menjadi oposisi.

Sebelumnya, perdana menteri dari koalisi konservatif Scott Morrison mengakui kekalahan dalam pemilihan hari Sabtu dan mengucapkan selamat kepada Albanese atas kemenangannya.

Albo dibesarkan seorang ibu tunggal, lahir dalam kehidupan di perumahan umum, dan mencapai ambisi lama menjadi Perdana Menteri.  

Dia menggantikan Morrison dan menjadi orang ke-31 yang memegang posisi teratas Australia.

Seorang politisi karir, Albanese tiba di Canberra ketika John Howard naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1996.

Dia belajar ekonomi di universitas tetapi sepertinya selalu ditakdirkan untuk berkarir di bidang politik.

"Saya keluar [dari rahim] dengan tiga keyakinan besar - Partai Buruh, Gereja Katolik dan Kelinci Sydney Selatan," kata Albanese selama pemilihan seperti ditulis ABC News.

Pemimpin Partai Buruh ini telah menghabiskan sebagian besar karir politiknya di garis depan politik ALP – meskipun sebagian besar dihabiskan sebagai oposisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama 26 tahun berpolitik, hanya enam tahun di pemerintahan, termasuk sebagai wakil Perdana Menteri Kevin Rudd pada periode kedua berkuasa.

Pria 59 tahun itu memiliki seorang putra dan telah bercerai. Dia menjalin hubungan dengan Jodie Haydon, yang dia temui pada 2019, tahun yang sama dia menjadi pemimpin Partai Buruh.

Albanese pertama kali maju pemilihan ketua Partai Buruh pada 2013 tetapi kalah dari Bill Shorten, yang menjabat dua periode.

Sebagai pemimpin, dia sengaja tidak menonjolkan diri dan bersikeras dia akan "menendang dengan angin" saat pemilihan semakin dekat.

Sejumlah anggota Partai Buruh takut dia adalah makhluk oposisi dan tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memimpin pemerintahan.

Albanese mengalami transformasi besar setelah kecelakaan mobil di awal tahun 2021.  Dia kehilangan berat badan dan bersikeras bahwa dia "lapar" untuk menjadi PM.

Ketika pandemi berlanjut, Albanese memanfaatkan masalah peluncuran vaksin Covid-19 dan ketersediaan alat tes antigen untuk menaikkan popularitasnya.

Naiknya tingkat pengangguran, melonjaknya biaya hidup dan jatuhnya upah riil menjadi bahan penting untuk memojokkan pemerintahan.

Albanese menjadi Perdana Menteri Australia pada saat inflasi melonjak, pengangguran rendah dan anggaran dengan utang 1 triliun dolar. Dia adalah anggota dari faksi kiri dan mewakili daerah Grayndler, Sydney.

Reuters | ABC News

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

6 jam lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

Terkini. Mahkamah Konstitusi atau MK akan panggil Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, penjualan tiket Timnas Indonesia Vs Argentina dibuka.


Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

6 jam lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

Partai Buruh meminta Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani menghadiri sidang lanjutan gugatan omnibus law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.


Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

7 jam lalu

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan panggil Jokowi dan Puan Maharani terkait gugatan UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

7 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggelar konferensi pers di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023. Aksi tersebut menuntut agar UU Cipta Kerja dicabut. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

Partai Buruh mengkritik tiga bakal calon presiden alias bacapres 2024 yang dinilai tidak mewakili kalangan pekerja dan orang kecil.


Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

7 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah bertemu dengan Partai Buruh. Apa pembahasan kaum buruh dengan bakal calon presiden 2024 itu?


Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

7 jam lalu

Massa dari berbagai serikat buruh menunjukkan poster tuntutan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kisruh Perjalanan UU Cipta Kerja yang Terus Didemo Buruh

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menggeruduk Kantor MK dan Istana Negara, Jakarta Pusat, masih soal UU Cipta Kerja. Ini masalahnya.


Said Iqbal Ancam Bawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Internasional Bila Uji Materi Ditolak MK

8 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Mei 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Said Iqbal Ancam Bawa UU Cipta Kerja ke Mahkamah Internasional Bila Uji Materi Ditolak MK

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan masalah UU Cipta Kerja juga menjadi perhatian serikat buruh di berbagai negara.


FSPMI: 5 Juta Buruh Siap Mogok untuk Tolak UU Cipta Kerja

9 jam lalu

Ribuan buruh saat melakukan aksi demo memperingati Hari Buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, 1 Mei 2023. Massa buruh menyampaikan 7 poin tuntutan pada Hari Buruh 1 Mei, seperti Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker hingga tolak RUU kesehatan.  TEMPO/Subekti.
FSPMI: 5 Juta Buruh Siap Mogok untuk Tolak UU Cipta Kerja

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan 5 juta buruh siap mogok untuk menolak UU Cipta Kerja.


Massa Partai Buruh Padati Patung Kuda, Kawal Uji Materi UU Cipta Kerja di MK

9 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Mei 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Massa Partai Buruh Padati Patung Kuda, Kawal Uji Materi UU Cipta Kerja di MK

Massa Partai Buruh padati kawasan Patung Kuda untuk mengawal sidang uji materi UU Cipta Kerja di MK.


Jajak Pendapat: Dukungan pada Aborigin dalam Referendum Australia Dekati 50 Persen

10 jam lalu

PM Australia  Anthony Albanese bersama masyarakat Aborigin. (Twitter/@AlboMP)
Jajak Pendapat: Dukungan pada Aborigin dalam Referendum Australia Dekati 50 Persen

Hampir separuh pemilih Australia mendukung badan penasihat Pribumi sebagai wujud pengakuan terhadap suku Aborigin ke konstitusi dalam referendum.