TEMPO.CO, Jakarta -Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih Republik Ceko menggantikan Rusia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM PBB) yang berbasis di Jenewa pada Selasa.
Seperti dilansir Reuters Rabu 11 Mei 2022, keanggotaan Rusia ditangguhkan bulan lalu karena invasi ke Ukraina dan kemudian segera keluar dari badan yang beranggotakan 47 orang itu.
Republik Ceko terpilih dengan 157 suara mendukung, sementara 23 negara abstain. Republik Ceko adalah satu-satunya kandidat, dan untuk terpilih negara itu perlu mengumpulkan dukungan mayoritas, 97 suara.
Rusia telah memasuki tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun. Republik Ceko akan menyelesaikan masa jabatan itu di dewan, yang tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Keputusannya hanya membawa bobot politik, dan dapat mengizinkan penyelidikan.
Rusia dikeluarkan dari Dewan HAM PBB oleh Majelis Umum pada awal April dengan suara 93-24 dan 58 suara abstain.
Pemungutan suara dilakukan setelah bukti visual yang muncul untuk menunjukkan kekejaman massal yang dilakukan oleh pasukan Rusia sebelum penarikan mereka dari Ukraina utara, khususnya di pinggiran ibu kota.
Investigasi internasional sedang berlangsung, tetapi gambar-gambar itu tampaknya menggambarkan kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga sipil dengan korban yang tampaknya telah ditembak di kepala dengan tangan terikat sementara yang lain terlihat sebagian dikubur di kuburan massal.
Namun, beberapa mayat dibiarkan membusuk di jalanan atau dibakar dengan kejam sebagai upaya untuk menutupi tindakan tak manusiawi.
Ukraina pada 1 April menuduh pasukan Rusia membunuh lebih dari 300 warga sipil di kota Bucha, serta menuduh Kremlin menjalankan kebijakan "genosida" terhadap warga Ukraina.
Rusia telah menolak tuduhan itu dengan mengatakan hal itu adalah "berita palsu." Rusia menarik diri dari HRC setelah majelis PBB memilih untuk menghapusnya dari dewan HAM.
Dewan HAM PBB akan mengadakan sidang khusus di Ukraina pada Kamis, kata seorang pejabat pada Senin. Hal ini setelah Kyiv menyerukan peninjauan kembali situasi di sana, termasuk laporan korban massal di Mariupol.
Amerika Serikat memimpin dorongan langka untuk menangguhkan Rusia setelah invasi 24 Februari ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus". Sebelumnya, Libya diskors dari Dewan HAM PBB pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.
Baca juga: Pejabat HAM PBB: Rusia Mungkin Lakukan Kejahatan Perang di Ukraina
SUMBER: REUTERS | ANADOLU
