Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilihan Hong Kong Hari Ini, Caleg Harus Dapat Cap Patriot dari Pemerintah Cina

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Sejumlah orang berunjuk rasa saat petugas polisi berjaga di deka tepat pemungutan suara dalam pemilihan Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 19 Desember 2021. REUTERS/Tyrone Siu
Sejumlah orang berunjuk rasa saat petugas polisi berjaga di deka tepat pemungutan suara dalam pemilihan Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 19 Desember 2021. REUTERS/Tyrone Siu
Iklan

Parlemen Cina, Maret lalu, mengumumkan perubahan besar-besaran pada sistem pemilihan Hong Kong, termasuk mengurangi jumlah kursi yang dipilih secara langsung dan membentuk komite pemeriksaan untuk menyaring semua calon potensial, dengan mengatakan hanya "patriot" yang dapat mengelola kota.

Lebih dari sepertiga kursi dewan legislatif akan dipilih oleh komite yang terdiri dari loyalis Beijing.

Tindakan keras yang sedang berlangsung di Hong Kong di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Cina juga telah memenjarakan sejumlah tokoh demokrasi, sementara kelompok masyarakat sipil telah dibubarkan.

Tidak seperti pemilihan sebelumnya, kandidat pro-demokrasi sebagian besar tidak ikut, menolak untuk mencalonkan diri, pergi ke pengasingan atau dipenjara. Beberapa aktivis luar negeri dan pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat, mengatakan perubahan pemilihan telah mengurangi perwakilan demokratis di kota itu.

Pihak berwenang China dan Hong Kong menolak kritik semacam itu, dengan mengatakan perubahan pemilihan dan undang-undang keamanan nasional yang mulai berlaku tahun lalu diperlukan untuk meningkatkan tata kelola kota dan memulihkan stabilitas setelah protes 2019.

Dari 153 kandidat yang memperebutkan 90 kursi legislatif, sekitar selusin mengatakan mereka moderat dan tidak bersekutu dengan kubu pro-Beijing atau pro-kemapanan.

Pejabat Hong Kong dan Cina melakukan banyak cara untuk mengajak warga memilih, seperti menggratiskan transportasi publik untuk pemilih ke tempat pemungutan suara.

"Jelas, tujuan pemerintah adalah untuk mengamankan jumlah pemilih yang tinggi. Jika tidak, itu dapat mendelegitimasi pemilihan legislatif ini," kata Jean-Pierre Cabestan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Baptis Hong Kong.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

6 jam lalu

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjalan melewati barisan tiang menuju Oval Office di Gedung Putih di Washington, AS, 13 Januari 2023. T.J. Kirkpatrick/Pool melalui REUTERS
Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.


Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

10 jam lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.


Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

11 jam lalu

Ilustrasi internet. (abc.net.au)
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

12 jam lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

16 jam lalu

Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

19 jam lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.


Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.


Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Booth BYD di PEVS 2024. (Foto: Gooto/Dimas Prassetyo)
Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.