Presiden Cina Perintahkan Aparat dan Kader Partai Pahami Urusan Keagamaan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan pejabat pemerintah dan pengurus Partai Komunis (CPC) agar familier dengan urusan keagamaan, demikian dilaporkan Antara, Minggu, 5 Desember 2021.

Berbicara dalam Konferensi Nasional Urusan Keagamaan di Beijing, Sabtu, 4 Desember 2021, Xi Jinping menginstruksikan perlunya pelatihan pejabat dan pengurus CPC agar  bisa memahami urusan agama agar memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan masalah umat beragama.

Xi juga mendorong adanya pembinaan terhadap sekelompok tokoh agama yang bisa diandalkan secara politik, memiliki akhlak mulia, dan berprestasi di bidang keagamaan sehingga perannya dapat diandalkan pada saat-saat kritis.

Pucuk pimpinan CPC itu juga menekankan peningkatan pendidikan dan tugas-tugas terkait urusan agama. Pemerintah Cina mengakui lima agama besar yang dianut di Cina, yaitu Buddhisme, Taoisme, Islam, Katolik, dan Protestan, serta banyak keyakinan rakyat.

Di Cina, unsur pemerintahan dan pelayanan publik di semua tingkatan serta kader dan pengurus CPC tidak diizinkan memeluk agama apa pun.

Komite Sentral CPC telah mengajukan beberapa konsep dan kebijakan baru tentang urusan keagamaan sejak Kongres Nasional CPC ke-18  2012, kata Xi.

Ia juga menginstruksikan penggalangan umat beragama secara luas di sekitar lingkungan pemerintahan dan partai, membina hubungan positif dan sehat antarumat agama, mendukung kelompok agama dalam memperkuat pembinaan diri, dan meningkatkan pengaturan urusan keagamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Presiden Xi juga menekankan ditegakkannya prinsip-prinsip keagamaan sesuai dengan karakteristik sosialisme Cina.

Ketua Komisi Militer Pusat Cina itu juga mendesak diterapkannya teori Partai Komunis tentang urusan agama sesuai era baru dengan menekankan kebijakan dasar urusan agama dan kebijakan kebebasan memeluk agama. 

Pemerintah AS menuduh Cina melakukan genosida terhadap kelompok etnis Muslim di wilayah barat Xinjiang, tuduhan yang dibantah Beijing.