TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Senin mendorong agar dilakukan tindakan segera untuk menopang bank-bank Afghanistan, memperingatkan bahwa lonjakan orang yang tidak dapat membayar kembali pinjaman, deposito yang lebih rendah, dan krisis likuiditas tunai, dapat menyebabkan sistem keuangan negara runtuh dalam beberapa bulan.
Dalam laporan tiga halaman tentang perbankan dan sistem keuangan Afghanistan yang dilihat oleh Reuters, Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan biaya ekonomi dari runtuhnya sistem perbankan dan dampak sosial negatif yang diakibatkannya akan sangat besar.
Baca Juga:
Penarikan tiba-tiba sebagian besar dukungan pembangunan asing setelah Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus dari pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, telah membuat ekonomi jatuh bebas, dan menempatkan tekanan berat pada sistem perbankan yang menetapkan batas penarikan mingguan untuk menghentikan kehabisan simpanan.
"Sistem pembayaran keuangan dan bank Afghanistan sedang kacau. Masalah bank harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi Afghanistan yang terbatas dan mencegah sistem perbankan runtuh," kata laporan UNDP.
Menemukan cara untuk mencegah keruntuhan diperumit oleh sanksi internasional dan sepihak terhadap para pemimpin Taliban.
"Kami perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa jika kami mendukung sektor perbankan, kami tidak mendukung Taliban," Abdallah al Dardari, kepala UNDP di Afghanistan, mengatakan kepada Reuters, dikutip 22 November 2021.
"Kami berada dalam situasi yang mengerikan sehingga kami perlu memikirkan semua opsi yang mungkin dan kami harus berpikir di luar kotak," katanya. "Apa yang dulunya tidak terpikirkan tiga bulan lalu menjadi bisa dipikirkan sekarang."
Puluhan warga Afghanistan mengantre memasuki bank di sebuah jalan di Kabul, Afghanistan, 4 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Sistem perbankan Afghanistan sudah rentan sebelum Taliban berkuasa. Tetapi sejak itu bantuan pembangunan telah mengering, miliaran dolar aset Afghanistan telah dibekukan di luar negeri, dan PBB serta kelompok-kelompok bantuan sekarang berjuang untuk mendapatkan cukup uang ke negara itu.
Usulan UNDP untuk menyelamatkan sistem perbankan mencakup skema penjaminan simpanan, langkah-langkah untuk memastikan kecukupan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta opsi penjaminan kredit dan penundaan pembayaran pinjaman.
"Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Internasional, dengan pengalaman luas mereka tentang sistem keuangan Afghanistan, akan sangat penting untuk proses ini," kata UNDP dalam laporannya, mengacu pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
PBB telah berulang kali memperingatkan sejak Taliban mengambil alih bahwa ekonomi Afghanistan berada di ambang kehancuran yang kemungkinan akan semakin memicu krisis pengungsi. UNDP mengatakan bahwa jika sistem perbankan gagal, perlu waktu puluhan tahun untuk membangunnya kembali.
Laporan UNDP mengatakan, dengan tren saat ini dan pembatasan penarikan, sekitar 40% dari basis deposit Afghanistan akan hilang pada akhir tahun. UNDP mengatakan bank telah berhenti memberikan kredit baru, dan kredit macet hampir dua kali lipat menjadi 57% pada September dari akhir 2020.
"Jika angka kredit bermasalah ini terus berlanjut, mungkin perbankan tidak memiliki peluang untuk bertahan dalam enam bulan ke depan. Dan saya yakin akan hal itu," kata al Dardari.
Likuiditas juga menjadi masalah. Bank-bank Afghanistan sangat bergantung pada pengiriman fisik dolar AS, yang telah berhenti. Ketika berbicara tentang mata uang afghani, al Dardari mengatakan bahwa meskipun ada peredaran mata uang afghani yang bernilai sekitar US$4 miliar (Rp56,9 triliun) dalam perekonomian, hanya sekitar US$500.000 (Rp7 miliar) yang beredar.
"Sisanya disimpan di bawah kasur atau di bawah bantal karena orang takut," katanya.
Ketika PBB berusaha untuk mencegah kelaparan di Afghanistan, al Dardari juga memperingatkan tentang konsekuensi dari runtuhnya perbankan untuk pembiayaan perdagangan.
"Afghanistan tahun lalu mengimpor barang dan produk dan jasa senilai sekitar US$7 miliar (Rp99,7 triliun), sebagian besar bahan makanan...Jika tidak ada pembiayaan perdagangan, gangguannya sangat besar, dan tanpa sistem perbankan, semua ini tidak bisa terjadi." katanya.
Baca juga: Taliban Surati Kongres AS Minta Aset Bank Sentral Afghanistan Dicairkan
REUTERS
