Duterte Ancam Hukum Pejabat yang Gagal Capai Target Vaksinasi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte bertindak tegas. Dia mengatakan akan menghukum pejabat pemerintah daerah yang gagal mencapai target vaksinasi Covid-19. Saat ini Filipina berusaha membuka kembali ekonominya setelah dihantam pandemi virus Corona.

Filipina merupakan salah satu epidemi virus corona terburuk di Asia. Saat ini baru sepertiga dari 77 juta penduduk yang sudah disuntik vaksin Covid-19.

Duterte mengatakan menuntut vaksinasi harian ditingkatkan dari rata-rata 500 ribu menjadi 1 juta. Dia mengatakan tak ada alasan tak bisa menggenjot vaksinasi karena Filipina memiliki stok vaksin yang cukup.

"Kami melihat garis patahan dalam keseluruhan program vaksinasi. Saya tidak puas," kata Duterte dalam pidato yang direkam yang ditayangkan pada hari Rabu.

Duterte mengatakan pejabat lokal yang lambat memvaksinasi warganya akan diberi sanksi dan dimintai pertanggungjawaban. Namun dia tidak merinci hukuman yang diberikan.

Pemerintah secara bertahap melonggarkan pembatasan Covid-19. Mulai besok, jam malam akan dicabut di wilayah Manila.

Duterte meminta polisi dan militer menggunakan pesawat dan helikopter untuk mengirimkan vaksin lebih cepat ke provinsi. "(Pasokan) tidak akan lagi melewati pemerintah provinsi karena akan terhambat lagi," katanya.

Duterte sangat bergantung pada angkatan bersenjata untuk memerangi pandemi. Tentara mengawasi penguncian wilayah dan mengirimkan pasokan medis ke seluruh negeri.

Menteri Kesehatan Francisco Duque mengatakan kepada Duterte bahwa kasus virus corona di seluruh negeri sedang dalam tren menurun setelah mencapai puncak pada September. Pemerintah melonggarkan beberapa pembatasan seperti membuka bioskop dan pusat kebugaran di ibu kota. Restoran dan transportasi umum juga diizinkan beroperasi dengan kapasitas lebih banyak.

Baca: Kematian Akibat Covid-19 di Filipina Tembus Angka Tertinggi

CHANNEL NEWS ASIA