TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi dari Myanmar tidak dijadwalkan untuk memberikan pidato dalam sidang tahunan PBB. Hal itu dipastikan oleh Juru bicara PBB pada Jumat, 24 September 2021 di tengah klaim soal kursi Myanmar di PBB.
Myanmar saat ini dikuasai oleh militer melalui sebuah kudeta terhadap pemerintah sipil Myanmar.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengacungkan tiga jari di akhir pidatonya di depan Majelis Umum di mana ia memohon tindakan internasional dalam membatalkan kudeta militer di negaranya seperti yang terlihat dalam tangkapan layar yang diambil dari sebuah video, di wilayah Manhattan di New York City, New York, AS, 26 Februari 2021. [United Nations TV / Handout via REUTERS]
Posisi Afghanistan di PBB juga menuai perdebatan setelah negara itu dikuasai oleh kelompok radikal Taliban pada bulan lalu. Namun Duta Besar Afghanistan untuk PBB yang digulingkan Taliban dijadwalkan memberikan pidato pada Senin, 27 September 2021.
“Pada titik ini, Myanmar tidak memberikan pidato,” kata Juru bicara PBB Stephane Dujarric
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh Aung San Suu Kyi pemimpin de factor di Myanmar, awalnya direncanakan untuk menyampaikan pidato dihadapan 193 negara anggota PBB pada Senin, 27 September 2021. Diplomat dari Cina, Rusia dan Amerika Serikat sudah satu suara, namun Moskow dan Beijing tidak keberatan kalau Moe Tun masih berada di kursi PBB untuk sidang tersebut asalkan dia tidak berbicara di pertemuan tingkat tinggi.
“Saya menarik diri dari daftar sebagai pembicara dan saya tidak akan mengutarakan suara saya dalam acara debat di sidang umum PBB,” kata Moe Tun.
Moe Tun menyadari adanya kesalah-fahaman diantara sejumlah anggota komite kredensial PBB, termasuk Rusia, Cina dan Amerika Serikat. Pemerintahan Junta di Myanmar sebenarnya sudah menunjuk Aung Threin, pensiunan tentara, untuk menjadi Duta Besar Myanmar di PBB. Sedangkan Moe Tun sudah diminta untuk memperbaharui akreditasinya di PBB, kendati dia menjadi rencana pembunuhan atau melukainya karena dia menentang kudeta militer pada Februari lalu.
Baca juga: PBB Diminta Segera Tentukan Status Keanggotaan Myanmar dan Afghanistan
Sumber: Reuters
