Komisioner HAM untuk PBB Ingin Periksa Kondisi Uighur di Xinjiang Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters

    Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, menyampaikan niatannya untuk mengunjungi Xinjiang, Cina tahun ini. Hal tersebut, kata Bachelet, untuk mengkonfirmasi laporan-laporan soal adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di sana.

    Ini pertama kalinya Bachelet secara publik menyampaikan target kapan ia akan berkunjung ke Xinjiang. Selama ini, Bachelet tidak pernah memberikan tanggal pasti karena sulitnya mendapat akses dari Cina untuk berkunjung ke Xinjiang.

    "Saya terus berdiskusi dengan Cina untuk kunjungan (ke Xinjiang), termasuk akses ke kawasan otonomo Uighur. Harapannya, kunjungan itu bisa dicapai tahun ini, menyusul munculnya laporan-laporan pelanggaran HAM di sana," ujar Bachelet di Jenewa, Swiss, pada Senin kemarin, waktu setempat, 21 Juni 2021.

    Pemerintah Cina, secara terpisah, menyatakan perwakilan PBB boleh berkunjung ke Xinjiang untuk menjalankan misinya. Namun, mereka meminta "nada" yang bersahabat dari kunjungan tersebut, bukannya malah menyudutkan Cina.

    Mereka tidak menyebutkan secara detil bagaimana kesepakatan akan dicapai.

    Seorang perempuan menggendong seorang anak pada malam hari di kota tua Kashgar, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina, 23 Maret 2017. [REUTERS/Thomas Peter]


    " Kunjungan itu harus bersahabat dan mempromosikan kooperasi dibanding investigasi (dugaan pelanggaran HAM)," ujar juru bicara Pemerintah Cina, Liu Yuyin, dikutip dari kantor berita Reuters.

    Sebagai catatan, Bachelet dalam tekanan kuat untuk segera mendapatkan akses ke Xinjiang dan memastikan benar atau tidaknya pelanggaran HAM terhadap Uighur. Menurut laporan berbagai lembaga, termasuk Amnesty International, jutaan Uighur ditempatkan di kamp konsentrasi untuk melakukan kerja paksa.

    Di masa pandemi COVID-19, menurut berbagai laporan, situsasi di kamp juga kian parah. Kamp untuk Uighur disampaikan tidak ada cukup obat-obatan untuk situasi darurat ataupun APD untuk berlindung dari serangan COVID-19. 

    Ada juga laporan yang mengatakan ada upaya paksa untuk mengendalikan populasi Uighur. Salah satunya dengan melakukan sterilisasi dan aborsi. Hal itu untuk memastikan jumlah penduduk Uighur tak bertambah.

    Pemerintah Cina, selama ini, membantah tuduhan-tuduhan soal Uighur di Xinjiang. Mereka menyebut Uighur tidak mereka pekerjakan paksa, tetapi dilatih. Kamp tempat mereka bekerja pun bukan kamp konsentrasi klaim Cina, tetapi kamp pelatihan kejuruan.

    Baca juga: Cina akan Bangun Hotel di Lokasi Masjid Uighur yang Dirobohkan

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.