Pembebasan Tahanan Politik Dianggap Akal-akalan Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa, guru, dan insinyur dari Universitas Teknologi Dawei menggelar protes terhadap kudeta militer, di Dawei, Myanmar 3 April 2021. Dawei Watch/via REUTERS

    Mahasiswa, guru, dan insinyur dari Universitas Teknologi Dawei menggelar protes terhadap kudeta militer, di Dawei, Myanmar 3 April 2021. Dawei Watch/via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembebasan 2000 lebih tahanan politik oleh junta Myanmar tidak sepenuhnya ditanggapi positif. Beberapa organisasi HAM dan lembaga hukum menanggapi skeptis hal tersebut, memandangnya sebagai akal-akalan Myanmar saja ntuk memberi kesan ketegangan berakhir.

    Salah satu organisasi yang memandang skeptis pembebasan tahanan politik adalah Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAPP). Organisasi yang berbasis di Thailand itu mengatakan, Myanmar ingin memberi kesan positif agar tekanan dari negara-negara tetangga berkurang.

    "Pembebasan itu hanyalah upaya mereka untuk memberi kesan bahwa opresif oleh junta sudah mengendur. Realitanya tidak seperti itu," ujar AAPP, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 1 Juli 2021.

    AAPP melanjutkan bahwa 2 ribu tahanan yang dibebaskan juga belum mencakup seluruh tahanan politik yang ada. Menurut data mereka, junta Myanmar sudah menahan kurang lebih 5200 orang sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Para tahanan politik itu terdiri atas politis, aktivis, mahasiswa, selebritas, hingga pengunjuk rasa.

    Selain AAPP, pandangan skeptis lainnya datang dari Organisasi Hak Asasi Manusia Chin yang berbasis di negara bagian Chin, Myanmar. Mereka berkata, pembebasan yang dilakukan junta Myanmar tidak seberapa berarti karena penyerangan masih berlangsung di beberapa daerah, termasuk Chin.

    Petugas kepolisian Myanmar melihat demonstran yang terluka saat bentrokan dengan polisi ketika aksi menentang kudeta militer di Tamwe, Yangon, Myanmar, 14 Maret 2021. Militer Myanmar juga sudah menangkap lebih dari 2000 orang sepanjang kudeta. REUTERS

    "Kita akan terus menghadapi problem (penangkapan secara sepihak) hingga junta Myanmar menghentikan aksinya. Warga tidak akan merasa aman di rumah mereka," ujar anggota Organisasi Hak Asasi Manusia Chin, Salai Za Uk Ling.

    Media tidak ketinggalan memberikan pandangan serupa. Kantor berita Myanmar Now berkata, pembebasan yang berlangsung tidak menghapus wakta bahwa junta Myanmar sudah melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dan tak didukung bukti kuat.

    "Reporter kami, Kay Zon Nway, ditahan tanpa alasan yang jelas. Ia sangat menderita di dalam penjara. Namun, hari ini, saya senang melihatnya bebas dan dalam kondisi jiwa yang lebih baik," ujar Swe Win, Pemimpin Redaksi Myanmar Now. Menurut laporan Reuters, Zon Nway ditahan selama 124 hari.

    Juru bicara Militer Myanmar, Zaw Min Tun, belum memberikan tanggapan soal tuduhan-tuduhan yang ada. Walau begitu, ia menyatakan bahwa mereka yang dibebaskan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan unjuk rasa namun tak mengkoordinirnya.

    "Total ada 2.296 orang yang kami bebaskan. Mereka terlibat dalam unjuk rasa (menentang pemerintah) namun tidak dalam kapasitas memimpinnya. Mereka juga tidak terlibat dalam aksi kekerasan," ujar Zaw Min Tun.

    Baca juga: Aung San Suu Kyi Peringatkan Warga Myanmar Hati-hati Dengan COVID-19

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.