Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembebasan Tahanan Politik Dianggap Akal-akalan Myanmar

Mahasiswa, guru, dan insinyur dari Universitas Teknologi Dawei menggelar protes terhadap kudeta militer, di Dawei, Myanmar 3 April 2021. Dawei Watch/via REUTERS
Mahasiswa, guru, dan insinyur dari Universitas Teknologi Dawei menggelar protes terhadap kudeta militer, di Dawei, Myanmar 3 April 2021. Dawei Watch/via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembebasan 2000 lebih tahanan politik oleh junta Myanmar tidak sepenuhnya ditanggapi positif. Beberapa organisasi HAM dan lembaga hukum menanggapi skeptis hal tersebut, memandangnya sebagai akal-akalan Myanmar saja ntuk memberi kesan ketegangan berakhir.

Salah satu organisasi yang memandang skeptis pembebasan tahanan politik adalah Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAPP). Organisasi yang berbasis di Thailand itu mengatakan, Myanmar ingin memberi kesan positif agar tekanan dari negara-negara tetangga berkurang.

"Pembebasan itu hanyalah upaya mereka untuk memberi kesan bahwa opresif oleh junta sudah mengendur. Realitanya tidak seperti itu," ujar AAPP, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 1 Juli 2021.

AAPP melanjutkan bahwa 2 ribu tahanan yang dibebaskan juga belum mencakup seluruh tahanan politik yang ada. Menurut data mereka, junta Myanmar sudah menahan kurang lebih 5200 orang sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Para tahanan politik itu terdiri atas politis, aktivis, mahasiswa, selebritas, hingga pengunjuk rasa.

Selain AAPP, pandangan skeptis lainnya datang dari Organisasi Hak Asasi Manusia Chin yang berbasis di negara bagian Chin, Myanmar. Mereka berkata, pembebasan yang dilakukan junta Myanmar tidak seberapa berarti karena penyerangan masih berlangsung di beberapa daerah, termasuk Chin.

Petugas kepolisian Myanmar melihat demonstran yang terluka saat bentrokan dengan polisi ketika aksi menentang kudeta militer di Tamwe, Yangon, Myanmar, 14 Maret 2021. Militer Myanmar juga sudah menangkap lebih dari 2000 orang sepanjang kudeta. REUTERS

"Kita akan terus menghadapi problem (penangkapan secara sepihak) hingga junta Myanmar menghentikan aksinya. Warga tidak akan merasa aman di rumah mereka," ujar anggota Organisasi Hak Asasi Manusia Chin, Salai Za Uk Ling.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Media tidak ketinggalan memberikan pandangan serupa. Kantor berita Myanmar Now berkata, pembebasan yang berlangsung tidak menghapus wakta bahwa junta Myanmar sudah melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dan tak didukung bukti kuat.

"Reporter kami, Kay Zon Nway, ditahan tanpa alasan yang jelas. Ia sangat menderita di dalam penjara. Namun, hari ini, saya senang melihatnya bebas dan dalam kondisi jiwa yang lebih baik," ujar Swe Win, Pemimpin Redaksi Myanmar Now. Menurut laporan Reuters, Zon Nway ditahan selama 124 hari.

Juru bicara Militer Myanmar, Zaw Min Tun, belum memberikan tanggapan soal tuduhan-tuduhan yang ada. Walau begitu, ia menyatakan bahwa mereka yang dibebaskan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan unjuk rasa namun tak mengkoordinirnya.

"Total ada 2.296 orang yang kami bebaskan. Mereka terlibat dalam unjuk rasa (menentang pemerintah) namun tidak dalam kapasitas memimpinnya. Mereka juga tidak terlibat dalam aksi kekerasan," ujar Zaw Min Tun.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Peringatkan Warga Myanmar Hati-hati Dengan COVID-19

ISTMAN MP | REUTERS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ini 11 Negara ASEAN Setelah Bergabungnya Timor Leste

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Sekretaris Negera Pratikno (Kanan) memberikan pernyataan penutup KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini 11 Negara ASEAN Setelah Bergabungnya Timor Leste

Ada 11 negara ASEAN yang tergabung dan juga merupakan negara di wilayah Asia Tenggara, berikut profil singkat kesebelas negara tersebut


Ratusan Ribu Warga Rohingya Korban Siklon Mocha Tak Dapat Bantuan, Ini Sebabnya

3 hari lalu

Kerusakan yang disebabkan oleh Topan Mocha di Sittwe, Myanmar dalam gambar handout ini dirilis 17 Mei 2023. Bantuan dan Pengembangan Mitra/Handout via REUTERS/File Foto
Ratusan Ribu Warga Rohingya Korban Siklon Mocha Tak Dapat Bantuan, Ini Sebabnya

Warga Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar barat, tak mendapat bantuan kemanusiaan termasuk tempat yang aman setelah badai Siklon Mocha


Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

4 hari lalu

Noeleen Heyzer. Reuters
Tak Bisa Bertemu Suu Kyi, Utusan PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer Tak Lanjutkan Mandat

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer dipastikan tidak akan melanjutkan mandatnya setelah menjabat selama 20 bulan.


Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

7 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi ada sekitar 12 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah konflik di Myanmar.


Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

9 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

Sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar berhasil dipulangkan


Kemlu: 26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia

9 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Kemlu: 26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia

Kemlu mengumumkan 26 WNI yang sempat terjebak di wilayah konflik di perbatasan Myanmar dan Thailand berhasil dipulangkan.


26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Jakarta

9 hari lalu

Empat WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di Myanmar akan dilepaskan melalui Thailand. [istimewa]
26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Jakarta

Jumlah korban perdagangan orang ini bertambah dari 20 menjadi 26, setelah polisi memeriksa dua tersangka agen penyalur WNI ke Myanmar.


PBB Butuh Rp5 T untuk Bantuan Myanmar dan Bangladesh yang Dilanda Topan

12 hari lalu

Kerusakan yang disebabkan oleh Topan Mocha di Sittwe, Myanmar dalam gambar selebaran ini dirilis 17 Mei 2023. Partners Relief and Development/Handout via REUTERS
PBB Butuh Rp5 T untuk Bantuan Myanmar dan Bangladesh yang Dilanda Topan

PBB membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun untuk bantuan jutaan orang tedampak topan yang menghancurkan sebagian Myanmar dan Bangladesh.


Jokowi Puji Hibah US$ 11 Juta dari Inggris untuk Transportasi Indonesia, Berharap IKN Kebagian

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan sebelum menaiki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
Jokowi Puji Hibah US$ 11 Juta dari Inggris untuk Transportasi Indonesia, Berharap IKN Kebagian

Jokowi berharap Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut kebagian hibah untuk transportasi keberlanjutan yang diberikan Inggris.


Selain Jepang, Jokowi Juga Minta Bantuan Inggris untuk Bantu Rakyat Myanmar

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia bertemu PM Jepang Fumio Kishida di perhelatan KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu, 20 Mei 2023. Biro Setpres
Selain Jepang, Jokowi Juga Minta Bantuan Inggris untuk Bantu Rakyat Myanmar

Jokowi meminta Inggris ikut memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang menderita akibat konflik politik.