Jepang Dikritik karena Utamakan Vaksinasi Atlet Olimpiade Tokyo Dibanding Lansia

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria memakai masker pelindung di tengah wabah COVID-19 di depan arena Olimpiade raksasa di Tokyo, Jepang, 13 Januari 2021. Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Jepang atau pun penyelenggara ajang itu. Presiden IOC, Thomas Bach, sebelumnya sempat menyatakan bahwa Olimpiade Tokyo masih sesuai jadwal dan mereka tak menyiapkan rencana cadangan. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Seorang pria memakai masker pelindung di tengah wabah COVID-19 di depan arena Olimpiade raksasa di Tokyo, Jepang, 13 Januari 2021. Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Jepang atau pun penyelenggara ajang itu. Presiden IOC, Thomas Bach, sebelumnya sempat menyatakan bahwa Olimpiade Tokyo masih sesuai jadwal dan mereka tak menyiapkan rencana cadangan. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah Jepang untuk memprioritaskan vaksin Covid-19 untuk atlet Olimpiade Tokyo daripada petugas medis dan lansia, telah memancing kritikan keras publik, terlebih program vaksinasi Jepang yang masih tertinggal dibanding negara ekonomi besar lainnya.

    Kyodo news agency melaporkan pada Kamis, mengutip sumber pejabat pemerintah, bahwa Jepang ingin memastikan semua atlet Olimpiade dan Paralimpiade sudah divaksinasi pada akhir Juni.

    Pada pertengahan Februari, Jepang meluncurkan program vaksinasi yang dimulai dengan petugas kesehatan, tetapi peluncurannya terhambat oleh pasokan yang lambat dari Pfizer Inc. Orang berusia 65 ke atas akan memenuhi syarat mulai 12 April, diikuti oleh mereka yang memiliki kondisi mendasar seperti diabetes.

    Jika atlet Jepang diberi prioritas, kemungkinan besar mereka akan mulai menerima suntikan sebelum para lansia, Kyodo News melaporkan.

    Laporan ini sontak memancing kemarahan di media sosial. Bahkan kemarahan tetap meluas setelah Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato tidak ada rencana untuk memprioritaskan atlet.

    Dikutip dari Reuters, 8 April 2021, hanya vaksin Pfizer yang sejauh ini disetujui dan hanya 1 juta orang yang menerima dosis pertama sejak Februari dari populasi Jepang yang berjumlah 126 juta. Vaksinasi lansia baru akan dimulai minggu depan.

    Para penunggang kuda, mengenakan baju zirah samurai abad pertengahan dari Festival Soma Nomaoi, saat menghadiri pembukaan kirab obor Olimpiade Tokyo di Situs Festival Hibarigahara, di Minamisoma, Fukushima, Jepang, 25 Maret 2021. [REUTERS/Issei Kato]

    Laporan vaksinasi atlet muncul saat Jepang mengalami lonjakan kasus baru menjelang Olimpiade yang akan dimulai pada bulan Juli.

    Sejumlah acara uji coba untuk beberapa olahraga baru-baru ini dibatalkan atau ditunda karena kekhawatiran tentang pandemi, dan pada hari Selasa eksekutif bisnis terkemuka Hiroshi Mikitani menulis di Twitter bahwa mengadakan Olimpiade Tokyo "berisiko".

    "Sejujurnya, saya merasa Olimpiade musim panas ini terlalu berisiko. Saya menentang mereka," tulis Mikitani, CEO grup e-commerce Jepang Rakuten Inc.

    Baca juga: Waswas Virus Corona, Korea Utara Tak Kirim Atlet ke Olimpiade Tokyo

    Berdasarkan rencana awal untuk vaksinasi, pemerintah seharusnya memprioritaskan pekerja medis, orang tua dan mereka dengan kondisi kronis, baru kemudian warga biasa yang tidak mungkin mendapatkannya sebelum musim panas.

    "Berikan ke ibu saya dulu," tulis seorang pengguna Twitter. "Atlet semuanya muda dan sehat."

    "Ini sangat aneh. Mengingat kita tidak tahu apakah bahkan semua lansia akan menerima vaksin mereka pada pertengahan Juni, Anda akan meminta semua atlet mendapatkan vaksinnya?" kata pengguna Twitter lain.

    Pemerintah mengatakan akan melanjutkan Olimpiade sesuai rencana mulai 23 Juli, tetapi sebagian besar orang Jepang menginginkan Olimpiade Tokyo dibatalkan atau ditunda lagi.

    REUTERS | KYODO NEWS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.